Kabar Gembira! Izin Usaha Konstruksi Bakal Makin Mudah, Ini Bocorannya

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Sabtu, 22 Jan 2022 15:30 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan operasional Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) di Jakarta, Selasa (5/10).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Foto: Istimewa/Kementerian PUPR
Jakarta -

Pemerintah akan memberikan relaksasi terkait izin berusaha berbasis risiko di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap dengan relaksasi tersebut pelaku usaha konstruksi dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.

"Kami akan memastikan agar relaksasi untuk izin berusaha bagi para pelaksana konstruksi dapat dilaksanakan segera," kata Basuki dalam acara Munasus dan Mukernas Gapensi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (22/1/2022).

Basuki mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pihaknya juga akan melibatkan para kontraktor lokal. Bahkan, dalam waktu dekat, Kementerian PUPR akan melaksanakan lelang proyek infrastruktur 800 pekerjaan dengan total nilai Rp 20 triliun.

"Semua tender tersebut bisa diikuti oleh perusahaan konstruksi dan pendukungnya mulai dari kelas usaha kecil, menengah maupun besar," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan terus mendorong percepatan perizinan terutama di sektor yang terlibat secara langsung dalam proyek infrastruktur pemerintah,

"Kami akan terus memantau dan memperbaiki sistem Online Single Sumbmission (OSS) sebagai implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," jelas dia.

Ketua Umum Gapensi, Iskadar Z Hartawi mengatakan di tahun ini industri konstruksi diharapkan dapat kembali bergairah pasca digilas COVID-19 selama dua tahun terakhir. Apalagi, di tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap pada komitmennya untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah.

"Dengan diteruskannya proyek infrastruktur oleh pemerintah, seharusnya menjadi momentum kebangkitan bagi pelaksana konstruksi nasional," ujar dia.

Pemerintah diminta tetap libatkan kontraktor lokal. Cek halaman berikutnya.