ADVERTISEMENT

DPR Mau Panggil Dirut Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ada Apa?

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 09 Feb 2022 17:38 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Gedung DPR RI/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Komisi V DPR RI berencana memanggil Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Pemanggilan terkait biaya yang membengkak dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai.

"Saya sepakat soal kereta cepat ini kita dalami secara khusus aja nanti. Kalau perlu kita akan panggil lagi Dirutnya (KCIC) plus pak Dirjen (Perkeretaapian)," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Rabu (9/2/2022).

Lasarus menyayangkan proses pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berkali-kali mengalami perubahan. Salah satunya terkait sumber anggaran dan penambahan anggaran yang cukup besar.

"Saya minta Pak Zul (Dirjen Perkeretaapian) ini tolong dicermati betul soal kereta cepat ini sehingga seluruh proses ini termonitor oleh Dirjen Perkeretaapian, supaya kita bisa berikan penjelasan yang bermartabat soal progres pembangunan dan pembiayaan (kepada masyarakat)," tuturnya.

Lasarus mengaku kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai perjalanan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Saya sendiri pak, menjelaskannya kepada masyarakat ya bahwa tidak profesional cara kerja seperti itu, padahal kan soal kereta api ini pembicaraan sudah lama sekali. Bahwa sampai kita publish keluar. Citra pemerintah ini dipengaruhi," jelasnya.

Untuk diketahui, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (kurs Rp 14.200). Jika ditotal dengan biaya saat ini, proyek kerja sama Indonesia-China itu tembus US$ 7,97 miliar atau Rp 113 triliun.

"Ini yang jadi tanda tanya banyak orang kok hasil studinya bisa berubah di tengah jalan, kemudian sudah di-publish kepada publik bahwa ini memerlukan dana sekian, tiba-tiba di tengah jalan revisi lagi memerlukan dana sekian," herannya.

"Profesional dikit lah urus barang besar begini gitu lho, sehingga di mata masyarakat elegan kelihatannya," tuturnya.

(aid/ara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT