Pemerintah Habiskan Rp 10 T Bangun Infrastruktur Pakai Skema Syariah

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya untuk membangun infrastruktur atau sarana dengan pembiayaan syariah. Salah satu program yang dimiliki pemerintah yakni melalui Kementerian PUPR adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sri Mulyani mengatakan dari 2015 hingga Februari 2022, program KPBU telah berkontribusi membiayai proyek infrastruktur dan sarana di Indonesia sebesar Rp 10,62 triliun.

"Karena memang di Kementerian PUPR banyak proyek yang bisa didesain, baik didesain single year atau multi year untuk bisa dibiayai dalam bentuk KPBU syariah. Ini akan meningkatkan di Indonesia dalam mendesain skema pembiayaan syariah namun tetap bisa menjawab masalah-masalah pembangunan," katanya dalam konferensi pers Hasil Rapat Pleno Kedua KNEKS, di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Senin (30/5/2022).

Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp 3,8 triliun, Rp 883 miliar dan Rp 770 miliar.

Baca juga: Ma'ruf Amin Mau RI Gerak Cepat Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan program lain yang akan terus dikembangkan di antaranya Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dan juga program dari Baznas untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

"Tadi bapak Wakil Presiden menginstruksikan untuk program Baznas yang masih sangat kurang adalah sertifikasi untuk khususnya untuk UMKM. Kalau jumlah UMKM 60 juta dengan kecepatan sekarang ini akan dibutuhkan waktu lama," lanjutnya.

"Untuk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang sekarang ini berbagai program pelatihan nazhir dilakukan. Kita berharap semakin meningkatkan juga dan ikut mendukung sekarang ini program Sukuk Wakaf Ritel 003," tutup Sri Mulyani.

(zlf/zlf)