.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan Bendungan Keureuto yang termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Progres fisik bendungan yang berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara tersebut saat ini telah mencapai 65,63% dan diperkirakan rampung tahun depan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Bendungan Keureuto memiliki fungsi utama untuk menampung air dari sungai Krueng Keureuto. Selama ini, luapan Sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Lhoksukon dan sekitarnya.
"Sungai Krueng Keureuto tergolong dalam tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat enam anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto, sehingga menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir," jelas Basuki dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kapasitas tampung 215,94 juta/meter kubik, Bendungan Keureuto juga dirancang untuk memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta meter kubik atau sebesar 501,49 meter kubik/detik, sehingga mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di Kawasan Aceh Utara.
Di samping itu, Bendungan Keureuto juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektare yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektare dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektare.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Heru Setiawan mengatakan Bendungan Keureuto juga akan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.
"Bendungan ini akan menyediakan air baku dengan kapasitas 0,5 meter kubik per detik, dan dimanfaatkan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6,34 MW, sehingga secara umum Bendungan Keureuto merupakan bendungan multifungsi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara," terang Heru.
Bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar di Sumatera yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh.
Pembangunan bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 2,68 triliun ini dilaksanakan secara bertahap melalui empat paket. PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) menjadi kontraktor untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen untuk paket 3, dan Abipraya-Indra-Nusa (KSO) untuk paket penyelesaian.
Basuki menyampaikan Kementerian PUPR berkomitmen menyelesaikan pembangunan 61 bendungan pada periode 2014-2024. Hingga 2021 telah selesai 29 bendungan dan sisanya 32 bendungan dalam masa konstruksi (on going). Dari 61 bendungan tersebut, sebanyak 52 bendungan dengan total kapasitas tampung 3.734,09 juta meter kubik memiliki potensi pemanfaatan untuk layanan irigasi tersebar di 71 daerah irigasi (DI) yang terdiri dari 16 DI bersumber dari bendungan selesai dan 55 DI dari bendungan on going.
Basuki menuturkan adanya pembangunan bendungan yang diikuti dengan irigasi premium diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Kebutuhan air petani yang biasa mengandalkan suplai air dari tadah hujan dapat terpenuhi melalui air irigasi yang berkelanjutan, sehingga intensitas tanam dari semula 137% menuju 254% dengan skala panen dari sekali setahun menjadi 2-3 kali dalam setahun.
(ega/ang)
