ADVERTISEMENT

Bos KAI Blak-blakan Bongkar Fakta Proyek LRT Jabodebek Jadi Beban

Anisa Indraini - detikFinance
Kamis, 07 Jul 2022 07:30 WIB
Jakarta -

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Didiek Hartantyo blak-blakan soal proyek LRT Jabodebek. Menurutnya desain pembiayaan LRT Jabodebek tidak benar sejak awal.

Fakta itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).

"Desainnya itu sudah nggak benar dari awal. LRT (Jabodebek) itu menjadi bagian dari Kereta Api dan ini akan menjadi beban," ujar Didiek dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR, Rabu (6/7).

Didiek menjelaskan riwayat pembangunan LRT Jabodebek sejak 2015, yang diinisiasi oleh salah satu kontraktor dan Kementerian Perhubungan. Kemudian dimulailah konstruksi setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam perjalanannya pada 2017, kontraktor BUMN tersebut kesulitan menagih ongkos pembangunan kepada pemerintah karena proyek belum terkontrak dengan pemerintah.

"2017 ituah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara tidak menginginkan untuk mengeluarkan Rp 29,9 triliun untuk membangun ini, tapi Bu Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah akan membayar secara mencicil," ungkap Didiek.

Menurut Didiek hal ini tidak sesuai dengan bisnis model yang diatur dalam Undang-Undang karena infrastruktur dan sarana tidak terpisah pembangunannya, yang membebani operator dalam hal ini PT KAI (Persero).

"Sehingga proyek ini agak aneh. Pemilik proyek Kementerian Perhubungan, kontraktor Adhi Karya, di Perpres 49 Kereta Api (KAI) sebagai pembayar. Jadi kalau dibuka anatomi Perpres 49, memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya namun ini dalam rangka menyelesaikan proyek strategis nasional sehingga PSO ini termasuk untuk pengembalian infrastrukturnya," jelasnya.

Selain itu, menurut Didiek, untuk pembangunan sarana LRT Jabodebek dibutuhkan dana Rp 4 triliun, sementara Rp 25 triliun untuk pembangunan prasarananya. Hal ini membebani perusahaan karena harus berutang mencapai Rp 20 triliun untuk menyelesaikan pembangunan.

"Jadi kami Rp 29,9 triliun itu dikasih PMN Rp 7,6 triliun 2017 dan 2018, kami berutang itu Rp 20 triliun sendiri. Jadi bagaimana kami mengembalikan utang itu kalau tidak di-topup oleh pemerintah untuk pengambilan infrastruktur ini," terang Didiek

Didiek pun berharap kehadiran LRT Jabodebek nantinya bisa membangkitkan angkutan penumpang. "Memang sudah ada studi lagi mengenai FS dan ini harapan saya LRT Jabodebek dari Jakarta nanti di Dukuh Atas, Bekasi di Timur, Depok di Cibubur ini bisa membangkitkan angkutan penumpang," tuturnya.

(aid/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT