.webp)
PT KAI (Persero) mengeluhkan proyek LRT Jabodebek membebani perusahaan. Desain pembiayaan proyek disebut tidak benar dan hanya memberikan beban.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyebutkan dalam skema pembayaran yang ada membuat KAI sebagai pihak yang harus membiayai beban pembangunan infrastruktur kepada kontraktor dan juga operasi sarana LRT Jabodebek.
"Desainnya itu sudah nggak benar dari awal. LRT (Jabodebek) itu menjadi bagian dari Kereta Api dan ini akan menjadi beban," ujar Didiek dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/2022) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemilik proyek Kementerian Perhubungan, kontraktor Adhi Karya, di Perpres 49 2017, Kereta Api (KAI) sebagai pembayar," katanya.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor belum mau banyak berbicara mengenai keluhan KAI soal proyek LRT Jabodebek yang membebani perusahaan. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Farid Budiyanto mengatakan pihaknya masih mempelajari apa yang disampaikan oleh Didiek.
"Mengenai pernyataan tersebut kami masih belum ada keterangan atau tanggapan yang dapat disampaikan. Kami masih pelajari," ujar Farid kepada detikcom, Jumat (8/7/2022).
Yang jelas Farid mengatakan, Adhi Karya bersama seluruh pihak terkait dalam proyek LRT Jabodebek sampai saat ini fokus menyelesaikan dan mempersiapkan operasi LRT Jabodebek.
"Proyek tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya menjawab kebutuhan transportasi Jakarta dan daerah penyangga di area Bekasi dan Cibubur," kata Farid.
detikcom sudah menghubungi Kementerian Perhubungan selaku regulator perkeretaapian sekaligus pemilik proyek LRT Jabodebek soal keluhan Didiek, hanya saja hingga berita ini ditulis belum mendapatkan jawaban.
Sebagai informasi, pembangunan LRT Jabodebek butuh anggaran Rp 29 triliunan. Untuk sarana kereta dan operasi anggarannya cuma Rp 4 triliun, sementara untuk prasarana alias infrastrukturnya mencapai Rp 25 triliun.
Nah kalau menurut Didiek yang membebani KAI sebagai perusahaan adalah harus berutang mencapai Rp 20 triliun untuk membiayai pembangunan prasarana LRT. Padahal, KAI cuma menjadi operator yang merupakan pihak yang mengurus sarananya saja.
"Jadi kami Rp 29,9 triliun itu dikasih PMN Rp 7,6 triliun 2017 dan 2018, kami berutang itu Rp 20 triliun sendiri. Jadi bagaimana kami mengembalikan utang itu kalau tidak di-topup oleh pemerintah untuk pengambilan infrastruktur ini," jelas Didiek.
Saksikan juga: Anggota Dewan Pengawas BPKH: Mengatasi Biaya Haji yang Semakin Tinggi.
