Fakta-fakta AP II Angkat Kaki dari Bandara Halim

Masalah pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma kembali menuai polemik belakangan ini. Persoalan pengelolaan ini muncul ke permukaan setelah beredar kabar PT Angkasa Pura II (AP II) diminta keluar dari lahan seluas 21 ha di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma.

Persoalan ini kemudian menemukan titik terang usai TNI Angkatan Udara (AU) menyerahkan pengelolaannya ke PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS). AP II pun mesti angkat kaki dari bandara tersebut.

"Serah terima tersebut sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 527/PK/Pdt/2015," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam keterangan resmi dikutip Minggu (24/7/2022).

Merujuk pada putusan PK MA tersebut, kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Berawal dari Induk Koperasi TNI AU (INKOPAU-PUKADARA) dan ATS melakukan Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan Bersama aset tanah di Bandara Halim Perdanakusuma beserta fasilitas penunjangnya pada 12 Mei 2004.

Atas dasar kesepakatan tersebut, pada 10 Februari 2006 keduanya membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset TNI AU berupa tanah seluas 21 hektare (ha) di Bandara Halim Perdanakusuma.

Sejak dibuat dan ditandatangani perjanjian, ATS telah membayar Rp 17,82 miliar untuk kelola Bandara Halim sampai 10 Februari 2031. Rinciannya Rp 7,03 miliar untuk kompensasi ke Inkopau, Rp 8,44 miliar untuk kontribusi tahunan sejak 2006-2009, dan Rp 2,34 miliar untuk pembayaran sewa ke kas negara tahun 2006-2009.

"Total Rp 17 miliar yang sudah dikeluarkan PT ATS. Ada ke kas negara, ada ke Inkopau, tidak semuanya ke TNI AU. Kemudian tahun berikutnya nggak dibayar karena PT ATS tidak menerima haknya sebagai pengelola (Bandara Halim), akhirnya dia berhenti bayar," jelas Indan.

Merasa kecewa karena tak kunjung mengelola Bandara Halim, ATS menggugat TNI AU pada 2010, waktu di mana seharusnya mereka mulai bisa mengelola bandara tersebut. Pada 2010, ATS mengaku sudah memberitahu AP II yang mengelola Bandara Halim mengenai hal ini. Bahkan ATS mengajak AP II untuk kerja sama memanfaatkan tanah dan obyek perjanjian di bandara tersebut.

"Akan tetapi Tergugat II (AP II) tidak merespons secara positif dengan tindakan konkrit untuk menanggapi maksud atau itikad baik Penggugat, akan tetapi Tergugat II bahkan tetap menguasai atau mengelola lahan dan/atau apa saja yang berdiri di atas Obyek Perjanjian tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik hak kelola atau memanfaatkan atas tanah dimaksud yang berakibat hak Penggugat tersebut dilanggar oleh Tergugat II," bunyi PK MA Nomor 527/PK/Pdt/2015.

Lanjut ke halaman berikutnya