China Minta RI Bayar Biaya Bengkak Kereta Cepat, Pemerintah Jawab Begini

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya. Pemerintah Indonesia pun akhirnya diminta untuk ikut membiayai pembengkakan tersebut.

Pihak China yang bekerja sama membangun kereta cepat telah meminta agar bengkak proyek itu segera dibiayai Indonesia. Lalu, apakah pemerintah akan membiayai bengkak kereta cepat?

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Alia Karenina menyatakan memang benar pihak China telah meminta Indonesia mengambil bagian ke biaya bengkak proyek kereta cepat. Namun, bukan berarti pemerintah akan langsung menyetujui permintaan itu.

Alia bilang saat ini sebetulnya masih ada pembahasan di tingkat pemerintah untuk memastikan langkah pemerintah sesuai aturan yang berlaku.

'Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost over run, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (31/7/2022).

Menurut Alia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya hingga Rp 16,8 triliun. "Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar US$ 1,176 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun," katanya.

Alia menambahkan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta didanai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyatakan China Development Bank (CDB) yang berkomitmen mendanai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta pemerintah Indonesia menutup pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat.

Wahyu menambahkan, soal permintaan dari China, Kementerian Keuangan akan membahas bagian kewajiban Indonesia yang berkaitan dengan pembangunan proyek, bukan cost overrun.

"Ada permintaan agar cost overrun ini juga dicover oleh pemerintahan Indonesia," kata Wahyu dalam konferensi pers di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2022) yang lalu.

Lanjut ke halaman berikutnya