ADVERTISEMENT

Erick Thohir soal Kereta Cepat & MRT: Biaya Makin Mahal Jika Ditunda

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 03 Agu 2022 21:52 WIB
Pekerja melakukan proses pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung di KM 5+400 Jati Cempaka, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/8/2022). Biaya pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCKB) membengkak dari rencana awal. Saat ini biaya diperkirakan pembangunan tembus  US$7,9 miliar atau Rp118,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
Foto: Agung Pambudhy: Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal biaya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Awalnya Erick menyinggung pembangunan MRT semestinya digarap pada 20 tahun lalu, karena biayanya tentu jauh lebih murah.

"Contoh ketika pembangunan MRT Jakarta, itu kan telat sampai 20 tahun, ongkosnya berapa? Saya nggak tahu, tapi kalau 20 tahun lalu kita bangun MRT harganya lebih murah," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

"Nah, sama kemarin kenapa perjalanan Pak Presiden ke Jepang salah satunya Pak Presiden bicara dengan PM Jepang masalah MRT, MRT di Jakarta ini kan dibangun oleh Jepang, di masa kepemimpinan Pak Jokowi waktu itu sebagai gubernur," sambungnya.

Di sisi lain, menurut Erick, Jepang telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan MRT. Selanjutnya, Erick menyinggung soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Erick mengatakan jika pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tertunda, justru biaya bakal lebih mahal.

"Saya yakin MRT yang dibangun pada saat itu sama hari ini kondisinya lebih mahal, makanya kemarin tendernya sempat gagal, karena harganya sudah lebih mahal. Kereta cepat sama, kalau kereta cepat ini terus-terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya harus segera diselesaikan," katanya.

Erick menjelaskan struktur pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung terdiri dari 75% dari pinjaman dan 25% berupa ekuitas. Ekuitas ini sendiri berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan China.

Sejalan dengan itu, PT KAI (Persero) yang merupakan bagian konsorsium BUMN Indonesia telah mendapat restu untuk menerima penyertaan modal negara (PMN) Rp 4,1 triliun. PMN ini akan digunakan untuk menyelesaikan proyek kereta tersebut.

"PMN yang mau diberikan itu bagian dari equity, karena pinjamannya kan ditambah. Itu sampai hari ini konteksnya, jadi belum bicara yang lebih," jelasnya.

Terbaru, proyek ini diperkirakan bengkak antara US$ 1,176 miliar hingga US$ 1,9 miliar, atau sekitar Rp 17,52 triliun hingga Rp 28,31 triliun (asumsi kurs Rp 14.900).

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT