Kementerian Keuangan akan merealisasikan anggaran untuk pembiayaan investasi di sektor infrastruktur senilai Rp 59,4 triliun dalam waktu dekat. Hal ini bisa menjadi angin segar bagi emiten infrastruktur.
"Sebenarnya itu jadi sentimen positif untuk emiten infrastruktur jika dalam kondisi ekonomi normal," kata Ekonom dan Praktisi Pasar Modal Lucky Bayu Purnomo, Kamis (4/8/2022).
Sentimen positif itu tidak akan terasa dengan kondisi saat ini yang belum stabil akibat COVID-19. Lucky mengatakan, memang tekanan pandemi ini juga turut mempengaruhi kinerja sejumlah emiten infrastruktur. Apalagi tahun depan disebut sudah memasuki tahun politik.
Menurut Lucky, para emiten infrastruktur ini harus merumuskan kebijakan anggaran di perusahaan hingga masa pemerintahan berakhir. Namun juga harus ada proyeksi ke depan jika terjadi pergantian pemerintah. Jadi emiten bisa mengerjakan satu proyek yang bisa dijalankan dan emiten harus realistis.
"Kalau waktunya pendek perusahaan bisa mengerjakan satu proyek dan penyelesaian harus lebih realistis. Jadi nggak bisa lagi tuh mengharapkan membangun waduk, PLTA, pelabuhan, bandara, jalur kereta sampai jalan tol. Lalu juga harus melihat wilayah strategis yang bisa dibangun," ujar dia.
Sebagai informasi, pemerintah akan merealisasikan anggaran untuk pembiayaan investasi di sektor infrastruktur sebanyak Rp 59,4 triliun. Ini akan mulai direalisasikan sepanjang semester II-2022.
Total pagu untuk anggaran investasi pada sektor infrastruktur Rp 86,4 triliun tahun ini akan dikucurkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) porsinya Rp 28,8 triliun, PT Hutama Karya Rp 23,9 triliun dan BLU FLPP Rp 19,1 triliun.
Anggaran investasi ini juga akan disalurkan ke PT PLN Rp 5 triliun, Waskita Karya Rp 3 triliun, Adhi Karya Rp 2 triliun, Sarana Multigriya Finansial Rp 2 triliun, Perum Perumnas Rp 1,6 triliun dan Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp 1,1 triliun.
(kil/ara)
