.webp)
Tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak pada kontraktor yang menjalankan proyek pemerintah. Para kontraktor itu pun mengeluh dan menyampaikan masalah yang dihadapi kepada DPR.
"Ada aspirasi kontraktor untuk APBN sampai ke kami karena kenaikan harga BBM, kemudian yang kedua harga aspal yang terjadi mohon kebijakan daripada Menteri PU, tolong disampaikan dalam rapat katanya," ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi dalam rapat kerja, Kamis (25/8/2022).
"Saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara teknis saya tidak begitu paham, tetapi apa kebijakan untuk penyesuaian agar para pihak ketiga ini tidak mengalami kerugian dalam kegiatan APBN ataupun APBD," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah telah memiliki kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Kenaikan BBM dan aspal terutama, ini sudah ada kebijakan dari Pak Menko Perekonomian, namun akan dibawa ke ratas juga, tapi sudah ada notulen rapatnya, dan kami sudah sampaikan pada semua kontraktor bahwa akan ada eskalasi penyesuaian bahan bakar ini," jelasnya.
Dia mengatakan, cara yang ditempuh proyek-proyek PUPR akan mengambil langsung BBM ke Pertamina. Kemudian, Pertamina akan menolkan margin.
"Waktu itu kita bahas kami mohon kalau bisa seminimal mungkin Rp 15.000-16.000 (per liter) karena pada saat tender itu sekitar Rp 11.000-12000," ujar Basuki.
Jadi, kata Basuki, harga BBM Pertamina bisa turun semaksimal mungkin. Kemudian, selisih harga akan ditutup oleh Kementerian PUPR.
"Jadi kalau Pertamina nanti bisa turun semaksimal mungkin, sisanya ini gap-nya akan dibayar oleh DIPA PU, jadi semua sharing the burden, dengan kepastian itu pun sekarang sudah mulai bergerak. Jadi memang ada kelambatan karena kenaikan BBM industri bukan subsidi," jelasnya.
Simak Video: Curhat Sri Mulyani, Subsidi BBM Rp 502 T Diperkirakan Tak Cukup
