Pemerintah dicecar berbagai pertanyaan mengenai nasib dari korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mempertanyakan bagaimana nasib ganti rugi yang semestinya didapat oleh para korban, sementara sampai saat ini sudah 16 tahun lamanya belum juga selesai.
Pertanyaan itu diawali oleh Anggota Banggar Sungkono, ia meminta pemerintah agar tidak mengabaikan hak dari para korban lumpur Lapindo. Ia pun menyinggung bahwa masalah ganti rugi yang belum selesai ini sudah berjalan 17 tahun lamanya.
"Sudah hampir 17 tahun berjalan belum diselesaikan, terutama para pengusaha. Penderitaan ini pemerintah tidak hadir di sini. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013, negara harus hadir dalam rangka menyelesaikan program lumpur Lapindo," jelasnya dalam rapat Banggar DPR RI, kemarin, ditulis Rabu (21/9/2022).
"Mohon bantuan pemerintah menghargai para korban, bukan minta tapi menuntut haknya yang selama ini sudah tidak ada nilainya," tambahnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota Banggar DPR Fauzi H Amro. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah lumpur Lapindo.
"Jangan sampai alasan pemerintah perhitungannya belum jelas, tinggal pemerintah mau atau tidak menyelesaikan Lapindo?" tegasnya.
Kemudian berbagai pertanyaan itu ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah. Ia menjelaskan, berkaitan dengan pembayaran ganti rugi kepada para korban semburan lumpur Lapindo.
Zainal mengatakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2013 junto 2015, memang negara harus menjamin pelunasan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Hanya saja, menurutnya putusan itu ada hal yang harus digaris bawahi.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Lihat juga video 'Pemerintah Sebut Ganti Rugi yang Belum Dibayar Lapindo Rp 781 Miliar':
(ada/dna)