Normalisasi Sungai Ciliwung Ditarget 1,2 Km Tahun Ini, Baru Realisasi Segini

Normalisasi Sungai Ciliwung Ditarget 1,2 Km Tahun Ini, Baru Realisasi Segini

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Senin, 24 Okt 2022 18:32 WIB
Pemprov DKI Jakarta membangun saringan sampah di Sungai Ciliwung segmen TB Simatupang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut membanggakan proyek senilai Rp 195 miliar ini.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR dalam dukungan penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu adalah pembangunan dua bendungan kering yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6,05 juta m3 dan luas genangan 39,40 ha dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 1,32 trliun.

Sementara, Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 ha untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 m3/detik. Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak tahun 1990-an dan mulai dibangun tahun 2017. Total kontrak pembangunannya senilai Rp 673,45 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya-Basuki KSO.

Sementara itu di bagian hilir, tengah dibangun Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 m3/detik. Dengan progres konstruksi mencapai 44,21%, sodetan ini direncanakan akan selesai pada April 2023. Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Sodetan Kali Ciliwung-KBT akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kementerian PUPR juga tengah membangun Pompa Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 m3/detik. Adapun progres konstruksinya 49,53% dan target rampung pada Desember 2023. Pompa ini akan mengamankan Kelurahan Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di Kecamatan Tanjung Priok dari risiko banjir.

Pada tahun 2020 Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km. Dari panjang tersebut, 10,82 km menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan 22,11 km lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI. Hingga tahun ini Kementerian PUPR telah mengerjakan penanganan tanggul sepanjang 3,75 km. Sementara 7,07 km sisanya sedang dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.


(acd/dna)

Hide Ads