Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan salah satu upaya untuk menangani banjir di Jakarta. Namun, normalisasi Sungai Ciliwung menghadapi kendala yakni masalah pembebasan lahan.
Dikutip dari keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (24/10/2022), dijelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya dilakukan di sepanjang 33,69 km. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah menyelesaikan normalisasi sepanjang 16,19 km.
Pada tahun 2022 normalisasi direncanakan akan dilakukan sepanjang 1,2 km, namun baru bisa dikerjakan sepanjang 500 m karena masih terdapat lahan yang belum dibebaskan. Normalisasi Sungai Ciliwung akan segera dilanjutkan setelah pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Saat ini Pemprov DKI sudah membebaskan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung seluas 4,7 ha.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir lewat kegiatan multi sektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan.
"Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi 'Peran dan tanggung jawab bersama'. Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat," kata Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, untuk menangani banjir Jakarta, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk (masterplan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) pada tahun 1973. Masterplan tersebut telah direview sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan pada tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).
Bersambung ke halaman selanjutnya.
(acd/dna)