.webp)
Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan. Hal ini menyusul bencana banjir bandang yang melanda kawasan Sukabumi dan Jabodetabek beberapa waktu lalu.
Target tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera berjalan tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan (2026)," kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kementerian PU akan memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.
"Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat," ujarnya.
Menurut Dody, normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir Jakarta yang bersifat jangka menengah. Dengan langkah ini, diharapkan sekitar 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif.
Di samping normalisasi sungai, upaya pengendalian banjir juga dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek yang sudah berjalan meliputi pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan yang akan dibebaskan seluas 11 hektare dengan panjang 16 km.
"Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025," jelas Nusron.
Selanjutnya Gubernur Jakarta Pramono Anung menambahkan, dalam pelaksanaan program normalisasi ini, Pemprov Jakarta akan mengedepankan pendekatan yang manusiawi terhadap warga terdampak.
"Normalisasi ini penting untuk Jakarta, tapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terkena dampaknya mendapatkan solusi yang adil. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak," ujar Pramono.
(shc/rrd)
