.webp)
Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan baru balik modal dalam 38 tahun setelah beroperasi. Kereta cepat sendiri ditargetkan beroperasi pada Juni 2023.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo. Dengan perhitungan itu, artinya Indonesia baru bisa balik modal sekitar tahun 2061.
Namun, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad memperkirakan perhitungan ini bisa meleset. Proyek ini bisa saja balik modal di atas 40 tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin bisa di atas 40 tahun. Kan susmis berapa persen tingkat keterisiannya. Kalau tidak terisi, pasti meleset," katanya kepada detikcom, Kamis (17/11/2022).
Tauhid mengatakan, meskipun ada rencana pengembangan wilayah di sekitar kawasan Kereta Cepat Jakarta Bandung, target balik modal 38 tahun tetap bisa meleset.
Tingkat okupansi atau keterisian kereta cepat masih tanda tanya. Pasalnya lokasi stasiun berada bukan di pusat kota Jawa Barat maupun di DKI Jakarta. Ia menyarankan perlunya dibangun koridor baru.
"Sedikit sekali orang bolak-balik Jakarta. Walaupun ada tapi relatif jarang. Letaknya juga kan bukan di tengahnya Jawa Barat sehingga akan mengurangi tingkat intensitas mobilitas. Termasuk di Jakarta, kan orang akhirnya harus ke Halim, padahal titik tengahnya tidak di situ," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai publik tidak mengenal kapan suatu proyek harus balik modal. Yang terpenting adalah tersedianya fasilitas publik memadai.
"Untuk publik itu tidak mengenal kapan balik modalnya. Sama dengan saya, tidak pernah menghitung berapa balik modalnya Tol Jagorawi. Bagi publik adalah, fasilitas bisa tersedia. Kereta cepat memberi alternatif luar biasa bagi publik," tuturnya.
Dengan adanya Kereta Cepat Jakarta Bandung, pilihan transportasi jadi beragam. Secara ekonomi Piter menliah hal itu akan membangkitkan aktivitas perekonomian.
Meskipun proyek ini mahal, namun fungsi pemerintah adalah menyediakan fasilitas publik, bukan mencari keuntungan dari investasi. Ia menilai adanya pergeseran dari konsep bisnis awal business-to-business sampai melibatkan pemerintah bukan suatu permasalahan.
"Menurut saya itu nggak masalah. Kalau ada korupsi, nah itu harus diselesaikan secara hukum. Dari konteks ekonomi proyek ini nggak boleh nggak jadi, kerugiannya bisa lebih besar," pungkasnya.
(zlf/zlf)
