Menhub Optimistis Serapan Anggaran 2022 Capai 97% di Akhir Tahun

ADVERTISEMENT

Menhub Optimistis Serapan Anggaran 2022 Capai 97% di Akhir Tahun

Atta Kharisma - detikFinance
Kamis, 24 Nov 2022 20:24 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 mencapai 75,63% atau Rp 25,35 triliun dari total pagu anggaran Rp 33,51 triliun.
Foto: Dok. Kemenhub
Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 mencapai 75,63% atau Rp 25,35 triliun dari total pagu anggaran Rp 33,51 triliun. Ia optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2022 bisa mencapai target 97,25%.

"Kami optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2022 akan mencapai target yang ditetapkan yaitu 97,25%," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/11/2022). Hal tersebut dia ungkapkan saat rapat kerja tentang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dengan Komisi V DPR RI di Jakarta.

Budi menegaskan akan terus mengawal kinerja jajaran Kemenhub guna memastikan tercapainya target serapan.

"Secara konsisten kami melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada seluruh satuan kerja sampai ke tingkat bawah (eselon III)," imbuhnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemenhub untuk mengoptimalkan kinerja anggaran yaitu dengan mengalihkan anggaran yang berpotensi tidak terserap ke program kegiatan yang masih kekurangan anggaran dan prioritas bagi kebutuhan dasar masyarakat.

"Anggaran angkutan perintis udara dan laut hanya cukup sampai bulan Oktober dan sudah kami alihkan dari kegiatan yang berpotensi tidak terserap anggarannya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub hingga November 2022 mencapai 90,14% atau Rp 7,6 Triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun.

"Sektor perhubungan laut menjadi penghasil PNBP terbesar, sementara udara dan kereta api stagnan dan bahkan kurang dari tahun sebelumnya, dan sektor darat relatif sama dengan tahun lalu," tuturnya.

Menurutnya, Kemenhub telah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan serapan anggaran dan PNBP. Di antaranya melalui optimalisasi sisa anggaran dengan mekanisme revisi, pergeseran PNBP untuk kegiatan yang bersifat peningkatan pelayanan, dan mengantisipasi pekerjaan yang diperkirakan melewati akhir tahun anggaran dengan mekanisme bank garansi.

Pada tahun 2022, terang Budi, sejumlah program pembangunan infrastruktur transportasi telah dilakukan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang bertema 'Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural'. Kemenhub berfokus pada prioritas nasional (PN) ke-5 yaitu penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Adapun sejumlah program pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 antara lain revitalisasi Terminal VVIP Bandara Halim Perdanakusuma, pengoperasian Bandara Kertajati untuk melayani umroh, penyelesaian beberapa infrastruktur di Bali sebagai bentuk dukungan Kementerian Perhubungan pada penyelenggaraan presidensi G20 di antaranya terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul dan Sampalan.

Selanjutnya, kerjasama pengembangan proving ground pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional melalui skema pembiayaan kreatif, penyelenggaraan tol laut, uji coba terbatas kereta api Makassar-Parepare dengan ruas Stasiun Garongkong sampai Stasiun Mangilu, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di semua sektor transportasi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan apresiasi kepada Kemenhub atas capaian realisasi program dan anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan November 2022.

Lasarus mengatakan Komisi V DPR RI meminta Kemenhub mempercepat peningkatan realisasi tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V. Selain itu, pihaknya juga meminta Kemenhub untuk meningkatkan sistem monitoring, melakukan evaluasi serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran di masing-masing unit kerja eselon 1.

Kemudian, Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk melakukan evaluasi terhadap bandara yang belum berfungsi optimal dan minimnya pelayanan penerbangan di bandara di Indonesia, mengoptimalkan PNBP di semua sektor perhubungan serta meningkatkan pengawasan terhadap angkutan over dimensi dan overload (ODOL).

(akd/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT