Menhub Ungkap Ada 30% Dermaga Ilegal di Indonesia

ADVERTISEMENT

Menhub Ungkap Ada 30% Dermaga Ilegal di Indonesia

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Kamis, 24 Nov 2022 18:30 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi megunjungi Gerbang Tol Cikampek Utama. Kedatangannya untuk meninjau arus balik lebaran 2022 di Tol Jakarta-Cikampek.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap ada 30% jetty atau yang beroperasi secara ilegal di Indonesia. Pihaknya pun sudah mengambil tindakan dengan memberikan teguran tegas.

"30% dari jetty-jetty itu adalah liar. Kita berikan teguran. Setelah teguran nggak berhasil, kita stop," kata Budi, dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, dikutip melalui kanal Youtube Komisi V DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Kendati demikian, Budi memberikan ruang untuk para pengelola boleh tetap mengoperasikan jetty-nya kurang lebih selama 3 s.d 6 bulan, dengan catatan mereka akan mengusulkannya sebagai BOP.

"Tapi kita memberikan ruang, kalau dia boleh beroperasi 3-6 bulan dengan catatan dia akan mengusulkan sebagai BOP. Mengapa BOP? Supaya penggunaan jetty itu tidak banyak sekali," lanjutnya.

Menurut catatannya, lokasinya ada di beberapa daerah antara lain Palembang dan Kalimantan Timur. Karena itulah, Budi meminta dukungan dari DPR dengan memberikab legitimasi izin dengan catatan mereka akan memberi guarantee akan mengurus perizinan.

"Karena itu kita mohon dukungan bahwa kita akan memberikan legitimasi izin dengan catatan mereka memberikan guarantee, dia kan mengurus izin. Kita berikan operasi 3-6 bulan tapi kita charge," ujar Budi.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Kemenhub dalam menindak jetty liar. Menurutnya, kalau sama-sama bisa beroperasi, tidak ada bedanya antara yang legal dan ilegal.

"Jetty-jetty liar ini banyak di seluruh Indonesia. Kita dukung Pak Menteri, 1000% kita dukung Kementerian Perhubungan untuk merapikan ini. Negara ini harus terukur semuanya pak. Masa ada yang pake izin, ada yang tidak pakai izin bisa operasi terus?," kata Lasarus.

Ia juga meminta Budi untuk jangan segan-segan menindak daerah-daerah yang mengoperasikan jetty liar. Bila kesempatan 6 bulan tersebut habis, langsung dihentikan saja.

"Yang liar itu bapak udah kasi waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Di luar dari itu, kalau nggak ngurus izin, tutup. Tutup aja pak. Karena di situ terjadi moral hazard di situ, saya tau itu, ngerti kita. Termasuk ini melibatkan KSOP-KSOP kita," ujar Lasarus.

"Bagaimana PNBP mau naik kalau di sana liar di sini liar," lanjutnya.

Simak juga Video: 4 Kapal Tangkap Ikan Ilegal Diamankan dalam Sepekan

[Gambas:Video 20detik]



(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT