KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun, Perlu Dikabulkan?

Bisa Bebankan APBN

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti pemerintah soal potensi beban APBN yang makin besar bila konsesi kereta cepat diperpanjang.

Menurutnya, kemungkinan besar APBN bukan cuma digunakan untuk konstruksi saja. Saat operasional kereta cepat pun APBN bisa jadi ikut terbebani, bentuknya bisa jadi subsidi operasi kereta cepat. Apalagi, KCIC selaku operator komposisi sahamnya kebanyakan dimiliki BUMN.

"Keterlibatan APBN dalam pembangunan kereta cepat ini tentu berpotensi juga akan mengikuti ketika proyek ini telah berjalan. Seperti misalnya ada target penumpang yang kemudian ingin disasar oleh kereta api cepat ini jika nanti asumsinya target ini tidak tercapai maka pemerintah akan menjalankan misalnya kebijakan subsidi tiket kereta api cepat ini," papar Yusuf Rendy kepada detikcom.

"Jadi subsidi kereta api cepat ini besar kemungkinan tentu akan menggunakan dana APBN," sebutnya.

Nah dikhawatirkan bila jangka waktu konsesi makin panjang, beban subsidi yang mesti ditutup APBN juga ikut makin besar. Di sisi lain, Yusuf Rendy mengatakan APBN itu fungsinya beragam, artinya di dalam APBN banyak pos-pos belanja yang juga tidak kalah penting untuk digunakan dalam periode jangka menengah sampai panjang.

"Resiko kontingensi yang muncul dari kereta api cepat Jakarta Bandung pada APBN inilah yang menurut saya pribadi menjadi konsen utama apalagi kalau jangka waktunya tidak sebentar," ungkap Yusuf Rendy.

Selain beban untuk subsidi, APBN juga berpotensi harus menyuntik PMN lagi ke punggawa BUMN di KCIC. Pasalnya, ada ancaman juga bisnis kereta cepat tidak semulus rencananya.

"Selain itu tentu ada peluang akan ada penyertaan modal dari negara untuk kereta api cepat ini jika misalnya dalam beberapa tahun ke depan bisnis dari kereta api cepat ini tidak semulus dari yang diperkirakan," papar Yusuf Rendy.