Pemprov DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta menyarankan angkutan umum harus lebih murah harganya.
Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk mengupayakan penurunan harga layanan angkutan umum, baik busway Transjakarta, MRT Jakarta, KRL Commuter Line, dan transportasi umum lainnya untuk menurunkan harga di sekitar kawasan atau koridor yang jalannya akan berbayar.
Hal ini dilakukan agar masyarakat terdorong menggunakan transportasi massal dan mengurangi kendaraan pribadi yang harus berbayar. Kemacetan di jalan pun akan berkurang.
"Untuk mendukung penerapan ERP dan mendorong penggunaan moda transportasi massal, maka perlu dilakukan upaya serius, tepat dan, berkomitmen dalam menurunkan biaya pengguna jasa transportasi umum, terutama pada koridor atau kawasan yang terdampak ERP," ungkap MTI dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).
Dalam mendorong peralihan moda pribadi ke transportasi umum, masyarakat akan sangat tergantung dengan perbandingan biaya peralihan moda yang harus ditanggung pengguna jalan. MTI menilai apabila tarif angkutan umum tetap lebih mahal daripada menggunakan kendaraan pribadi, maka kebijakan jalan berbayar akan percuma untuk dilakukan.
"Apabila biaya langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung pengguna kendaraan pribadi untuk melakukan peralihan moda masih lebih tinggi dari tarif ERP ditambah biaya operasional kendaraan pribadi maka ERP berpotensi tidak efektif," sebut MTI.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk membenahi semua transportasi umum yang terletak di kawasan atau koridor yang jalan umumnya menerapkan ERP.
Di sisi lain, bila bicara soal tarif, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menuturkan agar jalan berbayar dipatok dengan tarif yang setinggi-tingginya, jangan tanggung-tanggung. Hal itu dilakukan agar kebijakan ERP bisa efektif menekan kemacetan di jalan.
Tarif yang dikenakan seharusnya bisa ditinggikan lagi daripada usulan tarif yang beredar selama ini di kisaran Rp 5-20 ribu. Djoko menilai tarif sebesar itu masih terlalu rendah, setidaknya bisa di atas itu dengan level tertinggi bisa mencapai Rp 75 ribu.
"Tujuannya, agar ada efek jera menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan di jalan umum," kata Djoko.
Simak video 'Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar, Angkutan Umumnya Sudah Siap?':
