Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Outlet pompa Pintu Air Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Jokowi menargetkan proyek ini selesai pengerjaannya pada April 2023. Jokowi optimistis proyek ini selesai sesuai target.
"(April) selesai. Baru ditengok tadi ke dalam, kita lihat terowongan di dalam, tunnel boring (mesin bor terowongan) bergerak lagi. Rampung, lihat nanti April," katanya di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).
Meski begitu, perlu diingat bahwa proyek ini sempat mangkrak selama 6 tahun. Melansir situs Kementerian PUPR, diketahui bahwa Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya- PT. Jaya Konstruksi, KSO dan konsultan supervisi PT. Virama-Supra-TAA, KSO dengan masa pelaksanaan Agustus 2021-Agustus 2023.
Alokasi anggaran untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp 683,9 miliar. Sodetan Ciliwung dibangun untuk memecah Kali Ciliwung ke KBT supaya tidak banjir. Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik.
Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom, diketahui bahwa proyek ini pertama kali digagas oleh di era Jokowi. Pada 2013, Joko Widodo yang kala itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menggelar rapat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.
Rapat yang digelar di posko penampungan banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, awal 2013 itu menyepakati proyek penanggulangan banjir Jakarta Sodetan Kali Ciliwung.
Dalam rapat tersebut juga menyepakati bahwa proyek tersebut bakal dikerjakan keroyoka antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian tugasnya, pemerintah pusat lewat Kementerian PU (saat ini PUPR) melakukan pembangunan infrastrukturnya, sementara Pemprov DKI Jakarta menangani masalah pembebasan lahannya.
Pekerjaan fisik pun dimulai pada tahun yang sama. Dimulai dari sisi outlet atau tempat keluarnya air di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur. Pemerintahan berganti. Jokowi menjadi presiden, sementara jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta diisi oleh wakilnya kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Proyek pun terus dilanjutkan namun terganjal gugatan warga pada pertengahan 2015. Hal ini dikarenakan lahan proyek masih dihuni warga di kawasan Bidara Cina dan belum bisa dibebaskan. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika itu berharap proyek ini sudah bisa difungsikan pada Oktober 2015.
Urusan kian panjang ketika warga Bidara Cina melayangkan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terhadap SK Gubernur Nomor 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di PTUN. Warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu.
Dalam SK Gubernur Nomor 2779/2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodet Sungai Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi. Akan tetapi, dalam SK semula yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 lalu tertulis luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi.
Padahal niat Pemprov DKI membebaskan lahan yang kini diduduki warga itu untuk dibangun jalur masuk air (inlet) Sodetan Ciliwung. Pembangunan tersebut merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWSCC.
Tak dinyana, majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan warga untuk seluruhnya yang dibacakan pada 25 April 2016. Sebagai konsekuensinya, SK Gubernur DKI Nomor 2779/2015 harus dibatalkan. Ahok lalu mengajukan kasasi atas gugatan itu pada 27 April 2016.
Simak video 'Kagetnya Jokowi Sodetan Ciliwung yang Mangkrak 6 Tahun Kini Lanjut Lagi':
Bagaimana nasib proyek Sodetan Ciliwung di era Anies? Klik halaman berikutnya.