.webp)
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian memastikan kalau pencapaian rencana strategis (Renstra) di 2023 ini akan lebih rendah dari target. Pasalnya, terjadi backlog anggaran alias kekurangan anggaran.
"Sampai saat ini backlog kekurangan kita (akumulatif 2023) sampai Rp 77 triliun. Tapi dari tahun ke tahun kecenderungannya bertambah terus. Bisa dipastikan target renstra lebih rendah pencapaiannya," katanya, dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (8/2/2023).
Lebih lanjut Hedy mengatakan, backlog anggaran ini akan menghambat tercapainya target dari renstra, terutama yang berkaitan dengan masyarakat yaitu perbaikan jalan. Total backlog untuk perbaikan jalan ini mencapai Rp 21 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau kita bicara pencapaian di 2023 ini, kita butuh tambahan Rp 30 triliun yang tidak mungkin kita dapatkan, yang berkaitan dengan pencapaian renstra," ujar Hedy.
Dari angka tersebut, Hedy memprediksikan kemantapan jalan nasional hingga akhir 2023 mencapai 93,57%, di mana 6,5% di antara dalam kondisi rusak dan rusak berat. Dengan demikian, dari total sekitar 50 ribu km jalan nasional, sekitar 3.250 km di antaranya rusak.
"Rusak dan belum mampu kita perbaiki. Jadi sekitar 3.250 km jalan nasional di sana-sini yang memang kita tidak punya anggaran memperbaikinya," katanya.
Dalam mengatasi permasalahan ini, Hedy mengatakan, pihaknya berupaya melakukan penanganan darurat sementara agar setidaknya jalan tersebut masih dapat tetap dilalui kendaraan meski masih tergolong kurang nyaman.
Di sisi lain untuk 2023 ini, Bina Marga mendapat pagu anggaran senilai Rp 49,31 triliun. Menurut Hady, angka ini terbilang cukup besar, bahkan melebihi anggaran Kementerian Perhubungan.
"Ini jadi tanggung jawab cukup besar bagaimana menjalankannya secara amanah dan tepat guna. Tapi walaupun besar, ini masih jauh lebih rendah dari rencana strategis kita," kata Hedy.
(das/das)
