KPK: Menteri PUPR Mau Copot 5 Pejabat BPJT Rangkap Komisaris Perusahaan Tol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masalah pada pembangunan jalan tol di tanah air. Salah satu masalah yang disorot adalah adanya pejabat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menjabat sebagai komisaris di beberapa badan usaha jalan tol.

Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan risiko korupsi. Menurutnya, anggota BPJT dilarang ikut bergabung dalam badan usaha jalan tol yang diawasinya.

"BPJT itu kan dia mengawasi semua perusahaan yang mengoperasikan jalan tol. Nah 5 orang BPJT ternyata komisaris di jalan tol, saya bilang ini gimana, nggak bisa begitu," ungkap Pahala ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Pahala bilang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal temuan ini. Menurutnya, Basuki akan mencopot 5 orang anggota BPJT yang jadi komisaris di badan usaha jalan tol.

"Pak Menteri sudah setuju nanti dicopot semua yang lima," ujar Pahala.

Ada kerugian negara Rp 4,5 triliun dari pembangunan jalan tol ini. Baca di halaman selanjutnya