.webp)
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan dapat diasumsikan pihaknya menggelontorkan dana perbaikan jalan Pantura Rp 1-1,3 triliun per tahunnya.
"Dalam enam tahun terakhir kami laporkan anggaran kita di Pantura itu sekitar Rp 6,5 triliun. Kemudian untuk 2023 tadi kita sampaikan Rp 1,3 triliun. Jadi alokasi kita sejauh ini optimasinya berada di angka-angka sekitar Rp 1-1,3 triliun (per tahun)," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).
Secara keseluruhan, saat ini tercatat kemantapan Jalur Pantura berada pada level 96,15%. Artinya 4% dari keseluruhan panjang jalan atau sekitar 60-70 km dari Jalur Pantura bermasalah.
Hedy membeberkan alasan di balik kerusakan yang terjadi sehingga pemerintah harus menggelontorkan biaya yang besar untuk perbaikan Jalur Pantura, salah satunya masih minimnya truk atau kendaraan berat yang lewat tol.
Adapun berdasarkan catatan Bina Marga, pada 2021 sebanyak 18,52% kendaraan berat melintasi tol. Namun, angka ini menurun pada 2022 menjadi 16,63%.
"Ini menjadi problem karena dulu kita berharap bahwa truk akan banyak menggunakan jalan tol, tapi ternyata jalan favorit truk itu masih jalan non tol. Itu sebabnya kita tetap mengeluarkan biaya preservasi yang cukup besar mencapai Rp 1,3 triliun," ujarnya.
Pada awalnya, Hedy menduga masalah terletak pada besaran tarif tol. Akan tetapi, diduga ada masalah lain yang membuat sopir truk enggan lewat tol.
"Kita dulu sudah pernah melakukan pemotongan besar-besaran sesuai perintah Presiden Jokowi sampai Rp 1.000 per km, tapi rupanya ada faktor-faktor lain di samping masalah tarif saya kira terkait masalah truk ini," ujarnya.
Lihat juga Video 'H-9 Lebaran, Begini Pantauan Mudik di Tol Cikampek':
Banyak pengendara pilih Jalur Pantura. Cek halaman berikutnya.
Tidak hanya itu, berdasarkan catatan proporsi kendaraan yang melintasi jalur tersebut secara keseluruhan, terlihat mayoritas masyarakat memilih melintasi jalur non tol alias jalan nasional Pantura. Rata-rata proporsi mencapai 80,19% pada 2021 dan meningkat hingga 80,57% pada 2022.
Sejalan dengan kondisi ini, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut berdasarkan tingkat kerusakan yang ada di masing-masing provinsi tempat jalan tersebut melintas. Perbaikan Jalur Pantura di Jawa Tengah Rp 543 miliar.
"Kemudian Jawa Tengah yang agak drop kemudian kita tingkatkan (anggaran) jadi Rp 543 miliar di tahun ini. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, ini alokasi tertinggi di enam tahun terakhir," kata Hedy.
Hedy menambahkan, perbaikan Jalur Pantura di Banten dialokasikan Rp 137 miliar, Jalur Pantura di Jawa Barat dialokasikan Rp 302 miliar, dan Jalur Pantura di Jawa Timur mendapat alokasi Rp 348 miliar.
Selain karena kendaraan berat, penyebab kerusakan di Jalur Pantura, khususnya di jawa Tengah dominannya disebabkan oleh banjir. Permasalahannya pun beragam, mulai dari banjir lokal hingga banjir rob. Salah satunya ialah di daerah Plelen.
"Plelen juga saat ini sering terkena banjir yang sifatnya lokal. Kemudian Pantura Semarang-Demak itu legend karena itu daerah rob. Demikian juga yang sering kita kerjakan, Pantura di daerah Batangan, Lingkar Kudus, Pati, itu juga daerah langganan banjir dan itu problem karena banjirnya nggak selesai-selesai, dan kita tahu bahwa jalan itu sangat sensitif dengan kondisi basah," terangnya. (ara/ara)
