.webp)
Kurang Anggaran Infrastruktur
Anggaran belanja daerah alias APBD Lampung pun ikut jadi sorotan buntut ramainya kritik soal Infrastruktur Lampung. Pasalnya, ternyata ditemukan anggaran infrastruktur di Lampung justru sangat rendah dibandingkan dengan anggaran untuk membayar gaji abdi negara di provinsi tersebut.
Bila ditelisik lebih dalam, data menunjukkan belanja Pemerintah Provinsi Lampung kebanyakan untuk belanja keperluan operasional pegawai. Total anggaran belanja Provinsi Lampung di 2023 sendiri direncanakan sebesar Rp 7.381.761.189.686 (Rp 7,38 triliun). Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nah dari jumlah sebesar itu, Pemprov Lampung hanya menganggarkan Rp 72.445.048.520 (Rp 72,44 miliar) untuk pemeliharaan jalan. Artinya Pemprov Lampung hanya mengalokasikan 0,98% anggaran belanja daerahnya untuk keperluan perbaikan jalan. Itu pun dananya tidak sepenuhnya digunakan untuk pemeliharaan jalan saja, namun juga digunakan untuk pemeliharaan jaringan dan irigasi.
Di sisi lain, anggaran belanja untuk keperluan operasional pegawai direncanakan sebesar Rp 2.145.054.774.646 (Rp 2,14 triliun) atau setara dengan 29,05% dari total belanja daerah mereka.
Padahal, Lampung juga sebenarnya merupakan juara 1 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di Indonesia pada 2022. Penghargaan itu diterima Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Kamis 16 Maret yang lalu.
Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada 2022, di mana pada tahun tersebut Provinsi Lampung menduduki posisi tertinggi untuk persentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi se-Indonesia dengan realisasi anggaran sebesar 97,25%.
Angka tersebut lebih tinggi dari Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96,68%, Jawa Barat sebesar 96,44%, Kalimantan Barat 95,54%, dan Provinsi Jawa Tengah 95,14%.
Anggaran yang jadi sorotan ini juga sampai ikut diperhatikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada 18 April lalu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sempat mengundang jajaran pemerintah daerah di Lampung untuk melakukan pembahasan soal anggaran infrastruktur. Adapun yang diundang dalam rapat itu adalah Sekretaris Daerah se-provinsi Lampung.
Kemendagri pun mengkonfirmasi pertemuan tersebut memang dilakukan hari ini. Pembahasan yang dilakukan adalah tentang alokasi dan pemanfaatan anggaran di Lampung
"Pertemuan hari ini diskusi tentang alokasi dan pemanfaatan anggaran di Provinsi Lampung," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan ketika dikonfirmasi langsung detikcom, Selasa (18/4/2023) yang lalu.
Benni tak banyak mengungkapkan isi rapat tersebut membahas apa saja. Hanya saja, salah satu hasil dari rapat tersebut adalah pihak Kemendagri mendorong agar Pemda Lampung memberikan penjelasan kepada publik.
"Salah satu hasil rapat tadi, kami mendorong agar pemda Lampung memberikan penjelasan kepada publik," ujar Benni.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
