.webp)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hari ini hadir ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dan beberapa pejabat tinggi Kementerian PUPR melaksanakan program Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
Basuki mengungkapkan sektor infrastruktur sangat penuh dengan godaan korupsi. Apalagi pekerjaan di bidangnya banyak berhubungan dengan perencanaan, pengadaan barang, bahkan sampai dengan pelaksanaan proyek banyak sekali mengalami penyimpangan.
Menurutnya goda-godaan korupsi ini menyerang banyak pihak. Mulai dari dirinya sebagai menteri, bawahan- bawahannya, bahkan hingga ke keluarga dekat. Maka dari itu dirinya dan pejabat tinggi PUPR lainnya harus memiliki integritas tinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu pasti godaannya sangat besar. Kalau menterinya digoda nggak bisa ke dirjennya, dirjennya nggak bisa mesti ke istrinya. Istrinya nggak ke anak-anaknya, anaknya nggak bisa ke saudaranya," beber Basuki.
"Jadi mereka pasti selalu akan menggoda, tinggal kami-kami sebagai aparat penyelenggara inilah yang harus dibentengi dengan integritas," lanjutnya.
Basuki sempat mengungkapkan salah satu godaan besar seringkali terjadi pada saat proses tender pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, bagi pihak yang mau menang tender akan sangat besar menggoda para pejabat untuk memenangkan pihak tersebut dan mendapatkan proyeknya.
"Biasa, kan orang kalau mau menang tender inginnya menang," ujar Basuki.
Namun sejauh ini dia menyatakan dirinya tak pernah mendapatkan godaan semacam itu. "(Pernah dapat godaan langsung?) Nggak," tegas Basuki singkat.
Apa saja yang dilakukan Basuki untuk membentengi pihaknya dari korupsi?
Salah satu strategi menghindari korupsi yang dilakukan Kementerian PUPR adalah adanya perubahan struktural di PUPR. Hal itu dilakukan dengan cara sebuah proyek tidak akan ditangani oleh satu Direktorat Jenderal (Ditjen) saja.
Dia mencontohkan proyek pembangunan atau perbaikan jalan, Ditjen Bina Marga tidak bekerja sendiri. Sebagai tim kerja teknis, Bina Marga melakukan perencanaan proyek.
Kemudian setelah itu penyediaan barang dan jasanya diberikan ke Ditjen Bina Konstruksi, kemudian setelah proses pengadaan selesai, proyek baru dilakukan oleh Bina Marga.
"Sekarang yang pengadaan barang jasa saya pisah, sehingga Ditjen yang teknis misalnya Bina Marga dia hanya merencanakan setelah direncanakan diberikan ke Ditjen Bina Konstruksi untuk dilelang supaya dapat penyedia jasa. Setelahnya diserahkan lagi ke Bina Marga untuk dikerjakan dan diawasi," papar Basuki.
Pihaknya juga membuat Direktur Kepatuhan dan Internal di semua Direktorat Jenderal teknis Kementerian PUPR. Unit ini akan melakukan pengawasan internal terhadap semua pekerjaan di setiap unit Direktorat Jenderal.
Kemudian, pihaknya juga menerapkan 3 garis pertahanan. Jadi pengawasan dilakukan di tingkat balai-balai teknis, kemudian naik ke Direktorat Jenderal, terakhir secara luas ke Inspektorat Jenderal.
"Pengawasan internal kita ini ada 3 first line of defence istilahnya. Ada pengawasan di balai-balai kerja, kalau itu tembus baru ke Ditjen, kalau di Ditjen tidak bisa ditangani juga, baru ke Itjen. Jadi bisa kita deteksi lebih dini kalau ada masalah," beber Basuki.
(hal/das)
