.webp)
Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas 18 pulau terluar. Infrastruktur ini terdiri atas jalan lingkar pulau atau trans pulau, serta jalan akses.
Pembangunan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan terdapat 18 Pulau Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T).
"Dari 18 Pulau 3T, terdapat 16 pulau yang telah didukung oleh jaringan jalan nasional eksisting dan 2 pulau (Pulau Enggano dan Pulau Kei Besar/ Pulau Nuhu Yut) belum dilalui jalan nasional," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (12/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rinciannya, dimulai dari Provinsi Aceh, terdapat Pulau Simeme yang memiliki jalan nasional sepanjang 76,39 km dengan kondisi aspal telah diaspal dan tingkat kemantapan 99,74%. Lalu ada jaringan jalan nasional di Pulau Simeulue menghubungkan Ibu Kota Kabupaten di Sinabang dengan Bandara Lasikin sampai ke Nasreuheu.
"Pada jalan nasional terus dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan dan kondisi riil lapangan," imbuhnya.
Sementara itu, di Sumatera Utara, terdapat dua pulau terluar yang ditangani, yakni Pulau Nias dan Mentawai. Jaringan jalan nasional di Pulau Nias sepanjang 171,33 km menghubungkan PKW Gunung Sitoli dengan Pelabuhan Gunung Sitoli, Bandara Binaka, dan KSPN Teluk Dalam Nias.
Kemudian di Kepulauan Mentawai sendiri, target hingga 2024 pembangunan bertahap untuk menghubungkan Muara Siberut dengan KSPN Siberut dan Pelabuhan Sikabaluan (lintas timur Pulau Siberut) sepanjang 23,09 km.
Hedy menambahkan, di Pulau Enggano, Bengkulu, pada 2023 ini juga diprogramkan pembangunan Jalan Banjar Sari-Malakoni-Kayu Apuh 5,64 km. Kemudian di Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada tahun 2023 juga diprogramkan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 26,82 km.
