Rp 22 Triliun Mengalir ke Proyek Tol hingga IKN Sejak Awal Tahun

Rp 22 Triliun Mengalir ke Proyek Tol hingga IKN Sejak Awal Tahun

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 29 Jun 2023 11:18 WIB
Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis (8/6/2023). Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur.Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Jakarta -

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan investasi prioritas selama 2023, salah satunya untuk infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sampai 31 Mei 2023, dana yang telah digelontorkan dari APBN untuk infrastruktur sebanyak Rp 22 triliun.

Adapun total pembiayaan investasi di kluster infrastruktur selama 2023, tercatat Rp 85,3 triliun. Angka itu sebagaimana dikutip dari buku APBN 2023 Kementerian Keuangan.

"Kluster infrastruktur Rp 22 triliun, (pertama) APBN untuk perumahan FLPP, (kedua) APBN untuk proyek strategis nasional," tulis Sri Mulyani, dari unggahnya di Instagram pribadinya @smindrawati, Kamis (29/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alokasi awal untuk infrastruktur itu untuk membangun jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kawasan strategis pariwisata nasional.

APBN untuk perumahan yakni menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasil rendah (MBR).

ADVERTISEMENT

"82.361 unit rumah FLPP untuk MBR di 380 kota/kabupaten," tulis Sri Mulyani.

Secara total, anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 85,3 triliun. Dalam rincian APBN 2023, anggaran itu akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera, pembangunan ketenagalistrikan seperti transmisi, gardu listrik, dan listrik desa.

Selain itu juga untuk penyediaan lahan untuk infrastruktu proyek strategi nasional (PSN) dan dukungan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Pemerintah memang menentukan pembiayaan investasi untuk tiga sektor prioritas, selain infrastruktur, juga untuk pendidikan dan klaster lainnya. Masing-masing anggarannya Rp 85,3 triliun klaster infrastruktur, Rp 20 triliun untuk pendidikan, dan Rp 70,6 triliun untuk klaster lainnya.

(ada/hns)

Hide Ads