.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bicara soal masih banyaknya masyarakat Desa Wadas yang menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) proyek Bendungan Bener. Ia memastikan membuka dialog seluas-luasnya.
Ganjar mengatakan sudah berbicara secara informal dengan warga Wadas yang menolak proyek strategis nasional (PSN) tersebut untuk mencari cara penyelesaian yang baik.
"Tapi seandainya ada yang belum, tidak apa-apa, silakan disampaikan secara terbuka karena kalau kita catat musyawarah formalnya belum dilakukan," kata Ganjar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan laporan yang diterimanya terakhir, terdapat 51 KK yang mana mereka meminta dilakukan musyawarah bersama-sama. Masih ada 9 KK lagi yang belum bisa melakukan musyawarah.
"9 KK yang memang belum bisa bareng-bareng yang tadi saya katakan masih ada di luar, bahkan beberapa di antaranya itu ternyata tinggalnya di luar Jawa," tuturnya.
Terlepas dari itu Ganjar menyebut seluruh tanah warga Desa Wadas yang terdampak Bendungan Bener sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100%, maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur, mau diukur itu buat saya sudah bagus," sebutnya.
Hanya saja memang terdapat overlap alias tumpang tindih terkait data tanah warga. Hal itu disebabkan pada saat dilakukan pengukuran di awal, sebagian warga belum setuju sehingga tidak ikut menyaksikan.
"Ya udah jalan semua sih ya sebenarnya. Kemarin itu yang problem utamanya sebenarnya yang overlap data, data tanah," tambahnya.
Pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif dengan memenuhi permintaan warga, di mana ada yang minta dilakukan perbaikan terhadap beberapa fasilitas publik, termasuk jalan. Kemudian ada juga yang meminta dibuatkan pelatihan UMKM.
"Kita kasih semuanya dan itu yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mereka komunikasi dengan saya intens sekarang," tuturnya.
(aid/ara)
