Harga Rumah Subsidi Naik Diklaim Tak Pengaruhi Penyaluran FLPP

Belum lama ini pemerintah resmi menaikkan harga rumah subsidi lewat penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Lalu, apakah kenaikan harga ini akan menurunkan jumlah penyaluran rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, secara hitungan kasar kenaikan harga ini berpotensi menurunkan target penyaluran rumah. Salah satunya ialah lewat program pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Adapun operator penyaluran FLPP untuk hunian MBR sendiri ialah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditargetkan penyaluran FLPP 2023 mencapai 220 ribu unit dengan dana Rp 25 triliun. BP Tapera sendiri sempat menaikkan targetnya menjadi 229 ribu unit.

"Tentu angka 220 itu mengacu harga rumah. Dengan kenaikan, nanti pembaginya menjadi lebih besar. Sebelumnya dari hitung-hitungan dimungkinkan naik 229 ribu. Hari ini sedang dihitung oleh Tapera. Paling tidak sama dengan RPJMN 220 ribu karena itu tak bisa dihindari," kata Herry, dalam acara Ngobrol Santai Bareng Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), di Kantor DJPI, Jakarya Selatan, Jumat (21/7/2023).

Meski demikian, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjamin target penyaluran FLPP sebanyak 220 ribu akan tetap tercapai. Bahkan, ia yakin penyalurannya bisa mencapai 221 ribu.

"Masih ada dana Rp 26,21 triliun itu kita bisa dengan harga sekarang (harga baru) 221 ribu. Artinya, dengan dana yang disiapkan pemerintah kita masih mencapai target," kata Adi, dalam acara yang sama.

Adi menjelaskan, sejak awal demi mengoptimalkan dana program ini, dana yang belum digulirkan ditaruh di deposito. Kemudian, hasilnya pun digulirkan kembali. Dengan sistem tersebut, dana FLPP pun tetap mencukupi untuk mencapai target penyaluran walaupun terjadi kenaikan harga.

"Alhamdulillah kalau dengan sistem seperti itu, kita ditarget 229 ribu, dari data kami dengan penyesuaian harga masih kurang 7.600. Tapi, dari target RPJMN yang 220 ribu, kita malah masih bisa mencapai realisasi 221 ribu. Kenapa? Karena dana yang disampaikan kita kembangkan," jelasnya.

Adi menambahkan, pada awalnya pihaknya menaikkan target menjadi 229 ribu berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini, pihaknya berniat untuk mengoptimalkan dana tersebut. Namun karena kenaikan harga ini, tetap perlu dilakukan penyesuaian.

"Target 220 ribu unit dengan harga baru insyaallah tercapai. Karena apa? Pada sata kita membuat proyeksi, kita sudah menghitung untuk penyesuaian harga baru di sekitar 4-5%," terangnya.

Adapun secara keseluruhan, hingga sejak 2010 hingga Juni 2023 ini realisasi sudah ada sebanyak Rp 111,44 triliun, dan dengan sisa saldo terkahir Rp 5 triliun. Adi mengatakan, dana ini nantinya ditambah dengan dipa baru 2023 sekitar Rp 19 triliunan sehingga totalnya mencapai Rp 25 triliun. Dana inilah yang digunakan untuk realisasi penyaluran FLPP sebanyak 220 ribu unit.