Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR yang menyebut program hilirisasi akan berbuah manis. Hal tersebut juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagai gambaran, kata Prastowo, setelah Indonesia menghentikan ekspor nikel ore pada tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Saat ini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.
"Ini baru satu komoditas, belum tembaga, bauksit, CPO & Rumput laut," katanya di akun Twitter pribadinya @prastow, dilihat detikcom Rabu (16/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga menyinggung bahwa memiliki Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan hilirisasi dan transfer teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.
Pemerintah saat ini telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca pertambangan. Dalam kesempatan itu ia juga menyebut hilirisasi harus menyasar komoditas lain selain mineral.
"Hilirisasi dimaksud, tidak hanya pada komoditas mineral, tetapi juga non mineral seperti kelapa sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM Petani & Nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," bebernya.
Selain itu, Prastowo juga menyebut pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Saat SDM dipersiapkan maka lapangan kerjanya juga perlu disediakan demi menghasilkan produktivitas nasional. Di sinilah hilirisasi memberikan peluang bagi Indonesia.
"Untuk itu kita juga harus kembangan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Oleh karena itu, ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity," pungkasnya.
(ily/rrd)