Pemerintah berencana mengadakan upacara Kemerdekaan Indonesia tahun 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan itu, Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan menyebut ada hal yang perlu dilakukan.
Adapun Aguan didapuk menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Ia berharap bahan material tersedia di dekat lokasi pembangunan.
Menurut Aguan, hal ini menjadi penting agar proses pembangunan proyek di IKN dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Dengan begitu ia optimis pemerintah dapat mengadakan upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di kawasan kawasan tersebut.
"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang (mengadakan) upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," kata Aguan dalam sebuah pernyataan tertulis, dikutip Sabtu (19/8/2023).
Perlu diketahui, hal ini Aguan sampaikan usai mengunjungi kawasan IKN bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia pada Jumat (11/8) kemarin.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pemerintah dengan Konsorsium PMDN pada Juli lalu terkait rencana investasi di IKN sebesar Rp 30-40 triliun. Rencananya, Konsorsium PMDN ini akan mulai melakukan groundbreaking pada September 2023 yang akan datang.
Selain itu kunjungan ini juga disebut bertujuan untuk meninjau pembangunan di IKN serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN.
"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ungkap Bahlil kepada pihak Otorita IKN.
Di luar itu Bahlil juga melihat bila kebutuhan infrastruktur bagi para investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera. Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan.
"Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini. Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah," kata Bahlil lagi.
(eds/eds)