Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Dedi Syarif Usman mengatakan, pemerintah telah mengucurkan Rp 108,5 triliun dana APBN untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Jumlah tersebut digelontorkan pemerintah sejak 2010.
Dedi menjelaskan, ada berbagai instrumen kebijakan yang dapat dinikmati oleh MBR untuk mendapatkan rumah layak huni, seperti insentif perpajakan berupa pembebasan PPN dan PPh, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Sejak tahun 2010, Pemerintah telah mengalokasikan investasi pemerintah untuk program FLPP sebesar Rp 108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara(PMN)," katanya dalam media briefing di Jakarta, (31/8/2023).
Dedi menyebut FLPP telah mendukung pemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah sejak 2010 hingga Juli 2023. Adapun realisasi penyaluran dana FLPP di 2023 sampai dengan Juli adalah 120.169 unit rumah dari target penyaluran sebanyak 220.000 unit.
Penerima manfaat program FLPP didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77%, ASN 9%, Wiraswasta 7%, TNI/Polri 4%, dan sisanya 3% dari sektor lainnya. Pada tahun 2023 ini, Pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp 19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sebesar Rp 1,53 triliun.
"PMN yang diterima PT SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang untuk meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR untuk mengurangi beban APBN. Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT SMF mengemban penugasan khusus yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi MBR melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP," imbuhnya.
Sementara itu Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menyebut akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi supply dan demand.
Dalam membantu menurunkan beban fiskal, Ananta memaparkan PT SMF konsisten menjadi fiscal tools melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP. Dalam pelaksanaannya PT SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur.
Secara kumulatif, sejak 2018 hingga Juni 2023, PMN yang diterima PT SMF sebesar Rp 7,8 triliun. Dana tersebut kemudian di-leverage sehingga bisa membiayai Program FLPP dengan serapan mencapai Rp 17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Adapun di tahun 2023, hingga semester I, PT SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp 2,21 triliun atau setara 59.538 rumah.
(ily/ara)