.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak akan mendapatkan tak mendapat subsidi tarif alias Public Service Obligation (PSO). Hal ini disampaikannya usai menjajal kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu.
"Tidak ada subsidi," tegasnya, dalam konferensi pers di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung, Rabu (13/9/2023).
Jokowi menjelaskan, persoalan tarif ini nantinya akan diputuskan oleh manajemen terkait, dalam hal ini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Keputusan ini juga akan berdasarkan hasil konsultasi bersama dengan Kementerian Perhubungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harganya mahal, Jokowi menjamin tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu membuat masyarakat tertarik menggunakannya.
"Itu dia. Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," jelasnya.
Sementara saat ditanya apakah peresmiannya akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2023 ini, Jokowi belum dapat memastikannya. Namun ia menegaskan, peresmian akan dilangsungkan pada awal Oktober.
"Iya awal Oktober. Jangan dipikir nanti saya mengejar-ngejar (target), yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat," ujarnya.
Dengan adanya moda transportasi baru ini, Jokowi berharap, bisa terjadi perpindahan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Dengan demikian, kereta ini bisa membantu mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara, utamanya di jalur Jabodetabek-Bandung.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya persoalan tarif ini pernah disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia menegaskan, tarif kereta cepat tak akan mendapat subsidi. Walau demikian, dipastikan tarifnya akan terjangkau bagi masyarakat.
"Tarif bersama dengan izin operasi sedang kita bahas dengan tim independen dan tim dari yang emmiliki experience dari dalam dan luar negeri," kata Budi, saat ditemui di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2023).
"Tarif tersebut yang penting adalah terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi perusahaan tetap berkembang dengan baik," sambungnya.
(shc/das)
