.webp)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, tidak sampai setengahnya dari kawasan Pulau Rempang yang bisa dikelola dan dihuni masyarakat. Sementara sisanya ialah hutan lindung yang harus dijaga keberlanjutannya.
Hal ini disampaikannya usai rapat bersama Presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (25/9/2023). Adapun rinciannya, dari total 17.000 hektare luas Pulau Balang, hanya 7.000-8.000 hektare lebih yang boleh dikelola.
"Kami laporkan bahwa dari 17 ribu ha areal Pulau Rempang, hanya 7.000-8.000 lebih yang boleh dikelola. Selebihnya hutan lindung," kata Bahlil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejalan dengan kondisi ini, pihaknya akan berfokus terlebih dulu pada pengelolaan lahan Rempang seluas 2.300 yang akan dibangun pabrik kaca dan solar panel. Barulah sisanya, akan dikembangkan untuk pemukiman dan sarana prasarana lainnya.
Selama masa tunggu, pemerintah akan menggelontorkan uang senilai Rp 1,2 juta per orang setiap bulannya, tak ketinggalan dengan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta per kepala keluarga (KK). Kemudian di dalam proses pergeseran bila ada karamba ada tanaman juga akan dihitung dan diganti berdasarkan aturan BP Batam.
"Jadi kalau KK 4 orang, maka dia akan mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan Rp 1,2 juta uang kontrakan. Jadi ada Rp 6 juta," ungkapnya.
Selain itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan terhadap status lahan. Bahlil mengatakan, pemerintah akan memberikan atas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik.
"Kemudian rumah kita kasih tipe 45. Apabila ada rumah yang tidak tipe 45, lebih dari 120 juta akan dinilai KJPP nilainya berapa. Itu yang akan diberikan," jelasnya.
Bahlil juga menegaskan, warga Pulau Rempang tak akan direlokasi ke Pulau Balang, melainkan hanya akan digeser pemukimannya ke kampung lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang. Salah satu kampung tersebut ialah Tanjung Benun.
"Itu kampung akan dijadikan kampung percontohan yang kita tata betul, baik dari infrastruktur jalannya, puskesmas, kemudian air bersih dan sekolah kita akan buat sedemikian baik. Termasuk pelabuhan untuk perikanan," pungkasnya.
(shc/das)
