.webp)
Pulau Rempang sempat menjadi sorotan khalayak setelah ramai kabar soal gelombang aksi penolakan warga terkait rencana pembangunan pusat produksi dan industri di kawasan tersebut yang diberi nama Rempang Eco City.
Namun, kini kondisinya sudah berangsur kondusif. Itu setidaknya bisa dilihat dari banyaknya jumlah warga yang menyatakan kesediaannya mengikuti program relokasi.
Hingga saat ini tercatat sudah ada 16 warga yang ikut program relokasi. Sementara itu, ada sedikitnya 341 KK sudah mendaftar dan 498 KK berkonsultasi untuk mengikuti program relokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BP Batam Muhamad Rudi menegaskan bahwa sesuai perintah Presiden Jokowi warga terdampak harus mendapatkan ganti untung.
"Saya tidak mau warga menjadi susah. Justru sebaliknya harus mendapatkan keuntungan akibat pergeseran dan mendapatkan manfaat ekonomis dengan adanya industri di Pulau Rempang nantinya," tegas Rudi dikutip Minggu (8/10/2023)
Kesediaan warga tentu tak berlebihan, karena selain mendapat kompensasi dan penggantian lahan, warga juga punya kesempatan memperoleh lapangan kerja.
Kendati proyek Rempang Eco City tengah dalam proses melengkapi legalitas lahan dan penataan kawasan, namun warga setempat sudah merasakan berkahnya. Sejak sosialisasi Juli 2023, PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku pengelola Kawasan sudah merekrut 151 warga lokal dari dua kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang.
Jumlah serapan tenaga kerja dipastikan bertambah jika industri pabrik kaca dan wisata sudah terealisasi. Diprediksi ribuan tenag kerja akan terserap. Bisa jadi akan mengubah pola kerja warga lokal yang selama ini menjadi nelayan dan peladang.
Data dari BP Batam, Pulau Rempang memiliki populasi penduduk sebanyak 7.512 jiwa. Tersebar di areal seluas 1.583 hektar.
Awalnya Pulau Rempang merupakan bagian dari Propinsi Riau. Kemudian, melalui Kepres No 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas mencakup Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau galang dan pulau-pulau di sekitarnya.
Pulau cantik dan jauh dari riuh rendah moderenisasi ini kini menjadi perhatian setelah pemerintah menetapkan industry di Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional.
Salah seorang warga yang telah ikut program relokasi adalah Wulan Ratna Sari yang merupakan warga Sembulang Camping RT 02/ RW 02, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam.
Dalam program ini, ia mendapatkan lahan pengganti seluas 500 m2, bersertifikat hak milik. Bukan hanya itu, ia juga mendapat bantuan biaya kontrak rumah dan biaya masa tunggu Rp 1.200.000 per jiwa atau 7.200.000/bulan Bersama suami dan 4 anaknya.
Senada, warga lainnya, Yuliana, juga menyatakan bersedia mengikuti program relokasi. Warga Pasir Panjang itu mengaku siap untuk dirlokasi secara sukarela. Bahkan, kini ia sudah mendapatkan rumah di daerah Batu Aji.
"Saya pindah tidak dipaksa. Tidak benar jika ada berita soal pemaksaan terhadap warga untuk pindah. Kita pindah sukarela, bahkan warga bebas memilih rumah tinggal sementara," jelas Yuliana.
(das/kil)
