.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari pembangunan transportasi publik MRT dan LRT secara hitung-hitungan tidak menguntungkan. Terlepas dari itu, proyek tersebut tetap dibangun sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Jokowi mengatakan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel semacam itu adalah buah dari keputusan politik yang diambil pemerintah. Jika proyek tersebut tidak menguntungkan, bukan berarti pemerintah tidak harus membangunnya.
"Pembangunan MRT rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu, tapi tidak dieksekusi. Memang ada problem-nya dikalkulasi, dihitung selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi kesimpulan rugi. Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan," kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dihitung untung ruginya boleh, tapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus, apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT?" tambahnya.
Begitu juga dengan perhitungan proyek LRT. Hanya bagaimana pemerintah mencari cara menutup kerugian itu dari mana, sampai akhirnya ketemu.
"Akhirnya ketemu ditutup dari ERP (Electronic Road Pricing), ketemu, ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik," tuturnya.
Menurutnya, keputusan dalam membangun MRT maupun LRT bukan perkara untung dan rugi, melainkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.
"Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp 800 miliar, itu memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," imbuhnya.
Simak Video: MRT-LRT Tak Untung, Jokowi: Itu Keputusan Politik, Bukan Ekonomi Perusahaan
