.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan, 88 proyek strategis Kementerian BUMN selesai pada 2024 atau 5 tahun saat menjabat menteri. Erick menyebutkan, hingga saat ini 90% dari seluruh proyek strategis yang menjadi tanggung jawab BUMN telah selesai.
Sebanyak 10% sisanya diperkirakan rampung pada 2024 atau sebelum pemerintahan yang baru terbentuk.
"Itu menjadi bentuk dukungan BUMN terhadap pemerintah dalam program strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengawasinya, Kementerian BUMN telah membentuk Strategic Delivery Unit (SDU) yang berada langsung di bawah Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN tersebut.
Dalam rangka mengejar target proyek strategis, pihaknya mewujudkan birokrasi yang minim. Cara yang ditempuh Erick dengan menyederhanakan peraturan menteri yang mengatur tata kelola BUMN dari semula 45 peraturan menjadi hanya 3 peraturan.
Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara global, namun tetap memiliki landasan hukum agar bisnis yang dijalankan BUMN bisa tetap relevan dan menganut prinsip kehati-hatian (prudent). Penataan regulasi dan simplifikasi peraturan ini juga diharapkan menjadi daya dorong percepatan BUMN dalam bersaing dengan dilandasi aturan main yang jelas pada skala nasional dan internasional.
Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola BUMN, Erick juga melakukan reformasi standar manajemen risiko untuk seluruh BUMN dengan pemetaan BUMN berdasarkan kategori BUMN, ukuran dan kompleksitas masing-masing BUMN. Pengelompokan juga didasari atas kewajiban pemenuhan syarat organ pengelola risiko berdasarkan kategori dan klasifikasi risiko BUMN.
Dengan adanya pengaturan terkait standar manajemen risiko BUMN ini, diharapkan manajemen BUMN semakin peka dalam menjalankan mitigasi atas kegiatan usaha BUMN. Ini juga diperlukan guna menghindarkan perusahaan dari penyalahgunaan wewenang, fraud, kelemahan proses bisnis dan kajian investasi dan hal lain yang dapat melemahkan kinerja.
"Untuk memastikan strategi transformasi berjalan, saya membentuk Strategic Delivery Unit atau SDU. Tugasnya mengawasi tercapainya 88 proyek strategis di bawah Menteri BUMN. Hasilnya efektif. Akhir tahun nanti, sebagian besar proyek strategis itu akan terselesaikan," kata Erick.
(acd/ara)
