.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melangsungkan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Bank Dunia (World Bank). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang Jalan Daerah (IJD) hingga infrastruktur air bersih.
Dalam momentum tersebut, Basuki menyampaikan, Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menginisiasi Inpres terkait air bersih dan sanitasi. Inpres tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas (ratas) tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), Senin (23/10/2023) lalu.
"Inpres ini nanti akan seperti Inpres Jalan Daerah untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan bantuan dari pusat untuk memperbaiki jalan daerah yang rusak. Inpres Air Bersih dan Sanitasi ini nantinya diprioritaskan untuk menambah akses sambungan rumah (SR)," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, ia berharap agar pihak World Bank dapat ikut berpartisipasi mendukung pembiayaan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah maupun Inpres Air Bersih dan Sanitasi. Lewat langkah ini, harapannya dapaf membantu mempercepat pencapaian target penyelesaiannya.
"Untuk Inpres Air Bersih dan Sanitasi, kami juga sudah punya data dan peta daerah mana saja yang perlu sambungan rumah," imbuhnya.
Sementara itu, Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timur Leste, Satu Kahkonen menyampaikan ketertarikan pihaknya untuk membantu program Jokowi tersebut. Adapun dukungan tersebut diberikan lewat instrumen loan Program for Results (PforR).
"World Bank menawarkan instrumen loan Program for Results (PforR) kepada Ditjen Bina Marga dengan tujuan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan aksesibilitas mobilitas, dan konektivitas jalan regional," katanya.
Sebagai tambahan informasu, program IJD sendiri mencakup peningkatan konektivitas dan pemeliharaan jalan daerah oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria mempertimbangkan konektivitas ke destinasi wisata, dukungan logistik (akses pelabuhan, kawasan industri dan produksi wilayah) dan peningkatan ketahanan iklim dan keselamatan jalan raya.
Sedangkan untuk dukungan sektor air minum dan sanitasi, diutamakan untuk memanfaatkan idle capacity atas kapasitas persediaan air baku yang dapat disambungkan ke sambungan rumah di seluruh Indonesia
(shc/rrd)
