.webp)
Pemerintah memutuskan untuk mengerem investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Meski ada ratusan Letter of Intent (LoI) untuk investasi di IKN, pemerintah masih memprioritaskan investor dalam negeri.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya ingin agar lokasi strategis di IKN dikembangkan oleh investor dalam negeri.
"(LoI) 200 lebih sudah ada tapi saya lagi mengerem. Saya rem kenapa? Daerah-daerah prime itu kalau boleh semua dalam negeri, supaya IKN dari kita untuk kita. Nanti di layer 2 dan 3-nya baru bisa memberikan opsi kepada asing," katanya saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis (9/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam catatan detikcom, sudah ada sebanyak 304 LoI alias pernyataan minat investasi dari investor dalam dan luar negeri yang ingin ikut bergabung menggarap mega proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.
Tapi, kata Bahlil, Jokowi masih memprioritaskan investor dalam negeri untuk membangun IKN. Hal itu bukan juga berarti pemerintah tidak membuka pintu untuk para investor asing.
"Jadi gini, Pak Jokowi itu memprioritaskan investor-investor dalam negeri, kalau ada investor dalam negeri bangun IKN, kita berikan prioritas itu yang dimaksud. Bukan berarti kita tidak membuka untuk asing, biar aja dulu dalam negeri, udah clear, kita prioritaskan kedua baru asing, itu yang dimaksud Pak Jokowi," bebernya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan sejauh ini pemerintah masih mengerem investasi dari luar negeri. Investasi dari perusahaan atau pun investor dalam negeri akan diberikan karpet merah terlebih dahulu untuk mengembangkan IKN.
"Saat ini kita masih rem (investasi luar negeri), yang kita prioritaskan dari dalam negeri terlebih dahulu, meskipun dari luar udah nengok beberapa kali. Misalnya Singapura ada 130 yang datang melihat Nusantara banyak yang berminat. Letter of interest saja ada 320. Banyak memang, tapi kita berikan terlebih dahulu untuk investor dalam negeri," sebut Jokowi beberapa waktu lalu.
Simak juga Video: Jokowi Optimistis IKN Lanjut Seusai 2024, Sebut Dukungan 93% Fraksi DPR
