.webp)
Kantor Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) digeruduk sejumlah aliansi pekerja pada Senin (13/11) terkait sengketa lahan Hotel Sultan. Mereka meminta agar blokade jalan menuju Hotel Sultan dibuka.
PPKGBK pun buka suara. Pihaknya menyesalkan adanya upaya intimidasi dan pemaksaan kehendak dari oknum dengan memanfaatkan massa atau kelompok orang yang dianggap tidak memahami duduk persoalan sebenarnya.
"Kami menyesalkan adanya upaya intimidasi dan pemaksaan kehendak dari oknum dengan memanfaatkan massa atau kelompok orang yang tidak memahami duduk persoalan," kata Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hadi, mereka hanya bertindak secara sepihak mengatasnamakan serikat pekerja atau karyawan Hotel Sultan yang mengabaikan fakta dan permasalahan sebenarnya. PPKGBK sebagai pengelola komplek GBK disebut selalu menghormati proses hukum yang berlangsung selama ini.
"Apa yang dilakukan GBK selama ini merupakan upaya GBK mengamankan aset negara," tegas Hadi.
Dari pihak PPKGBK, menyebut lahan Hotel Sultan merupakan aset milik negara sesuai HPL No. 1/Gelora pada tahun 1989 atas nama Kemensetneg c.q PPKGBK. PT Indobuildco dianggap sudah tidak berhak menempati lahan itu karena HGB telah habis pada Maret-April 2023.
Di sisi lain, dari pihak PT Indobuildco menyatakan pengelolaan Hotel Sultan berdasarkan HGB No. 26/27 tahun 1972, bukan di atas lahan HPL No. 1/Gelora. Terkait HGB yang telah habis, ia mengklaim masih memiliki hak pembaruan 30 tahun lagi yang saat ini belum disetujui Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta.
Serikat Pekerja Geruduk Kantor PPKGBK
Sebelumnya, serikat pekerja yang mendatangi kantor PPKGBK antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Mereka meminta blokade pada akses jalan menuju Hotel Sultan dicabut karena terkait nasib para pekerja hotel tersebut yang menjadi anggotanya.
"Silakan saja bersengketa, kita nggak ada urusan buat bersengketa, tapi jangan merugikan ribuan orang yang kebetulan anggota kita," kata Ketua KSPSI Jumhur Hidayat di depan kantor PPKGBK, Jakarta, Senin (13/11).
Jumhur mengatakan pendapatan pihak Hotel Sultan menurun karena akses jalan ditutup. Dia berharap aktivitas hotel bisa segera normal meski ada sengketa.
"Sekarang karena diblokade, diblokir, maka tidak ada tamu, tidak ada kegiatan yang cukup di sana dan mereka jatuh miskinlah kira-kira begitu," tutur Jumhur.
"Pendapatannya drop habis dan di sini kami dari SPSI dan dari berbagai serikat pekerja di luar SPSI bersolidaritas ingin memastikan bahwa janganlah dijadikan karyawan itu sebagai perisai hidup dalam perselisihan," tambahnya.
(aid/das)
