.webp)
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Untuk itu, ia yakin pemindahan ibu kota akan tetap berjalan.
"Kita ada dasar hukumnya, ini Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah seperti itu. Kenapa kita punya keyakinan, karena dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa asal diubah," kata Shinta dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Hotel Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Shinta menyebut pihaknya akan meyakinkan kepada pelaku usaha bahwa pemindahan IKN akan tetap terus bergulir. Hal ini untuk mencegah adanya keraguan dari pengusaha untuk berinvestasi di sana.
"Itu mesti kita yakinkan, jadi part of a job sebagai pelaku usaha domestik. Seperti diketahui teman-teman domestik kan juga investasi di IKN. Jadi salah satu tugas kita adalah memastikan bahwa IKN ini akan tetap terus bergulir," ucapnya.
Lebih lanjut, Shinta tidak mau mendengar pernyataan dari satu individu partai saja. Ia hanya ingin mendengar pernyataan dari calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (wapres) langsung.
"Saya nggak mau dengar statement individual dari partai, yang saya dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut. Kalau dia menang jadi presiden apakah betul begitu," imbuhnya.
PKS sendiri merupakan salah satu partai dari koalisi perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dalam Rapimnas kampanye nasional 2024, pihaknya menjanjikan jika menang akan membuat IKN tetap di Jakarta.
"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul dalam paparannya, Minggu (26/11). (aid/das)
