Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menerangkan usulan pengembangan stasiun kereta api cepat di daerah Kopo saat ini sudah menjadi pertimbangan pihaknya. Namun belum dapat dilaksanakan terkait dengan keterbatasan pendanaan serta izin penggunaan lahan di daerah tersebut.
Katanya, ada sekitar 30 hektare yang kemungkinan bisa dikembangkan untuk menjadi stasiun baru kereta cepat. Namun, pendanaan masih menjadi hal utama yang jadi pertimbangan.
"Terdapat lahan sekitar 30 hektar di Kopo dan itu memungkinkan (dibangun stasiun), tetapi KCIC belum ada dana untuk itu," ujar Dwiyana dalam keterangan pers yang dirilis KSP, Kamis (30/11/2023).
Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Rifky Setiawan yang juga ikut dalam diskusi tersebut menyebutkan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pembangunan stasiun di Kopo.
Saat ini, fokus pendanaan dilakukan terhadap 4 stasiun yang sudah beroperasi yaitu Halim, Karawang, Padalarang dan Tegalluar.
"Kalau nanti dibutuhkan 1 stasiun lagi, kami akan menyoroti dari sisi pendanaan," ungkap Rifky.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan opsi stasiun baru kereta cepat harus dikaji lebih dalam oleh KCIC. Intinya dia mengingatkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus benar-benar bisa berhenti di Kota Bandung.
"Pilihan ini silakan ditangkap, tentunya wewenang ini ada di KCIC. Karena ini kereta cepat Jakarta-Bandung ya harusnya berhenti benar-benar di Bandung," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).
Wilayah Kopo sendiri berada di ujung barat Kota Bandung. Posisinya bila melihat jalur kereta cepat berada di antara Stasiun Padalarang dan Stasiun Tegalluar.
(hal/rrd)