.webp)
Pemerintah membutuhkan Rp 500 triliun agar proses pembangunan infrastruktur jalan tol berjalan lancar sampai 2024.
Hal tersebut seperti diungkap oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna.
"Kita bisa hitung, misal investasi jalan tol mungkin di angka Rp 500-an (triliun)," ucap Herry di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta pada Rabu (13/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam RPJMN 2020-2024 diketahui bahwa kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur mencapai setidaknya Rp 2.058 triliun. Namun dari angka itu, APBN hanya bisa menandai sekitar 30% atau sebesar Rp 623 triliun. Alhasil, terdapat kesenjangan pendanaan atau funding gap sebesar Rp 1.435 triliun yang mencakup 70% dari total kebutuhan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Herry ia menjelaskan jumlah kesenjangan anggaran Rp 1.435 triliun tidak berubah, ia lantas merinci sektor infrastruktur yang termasuk dalam gap pendanaan itu.
"Kalau PU air minum juga, itu cuma berapa yang investasi KPBU. Yang lain kita mau mulai, irigasi, bendungan, on the progres. Tapi angka tadi kita gunakan sebagai trigger," ungkap Herry.
Dan tidak cuma jalan tol, Herry mengatakan ada sejumlah sektor yang membutuhkan suntikan dana investor di luar APBN. sebagian sektor itu disebut belum menerima realisasi realisasi KPBU alias hanya bergantung pada APBN.
"Saya lihat itu air minum, sanitasi belum ada juga yang KPBU. Kalau di Sumber Daya Air (SDA) kita baru siapkan irigasi. Baru persiapan, belum transaksi. Sama bendungan, rumah kita baru siapkan juga," tegasnya.
Herry kemudian menjelaskan bahwa setiap sektor memiliki masalah yang berbeda-beda. Untuk jalan tol, persoalan pembebasan lahan menjadi salah satu kendala utama.
"Beda-beda. Kalau bendungan butuh pembebasan lahan. Rumah butuh tanah. Tergantung proyeknya. Kalau jalan tol karena memanjang, jadi unik dia," jelasnya.
Sebagai informasi berdasarkan catatan detikcom, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pun telah membangun total 728,85 km jalan tol sepanjang 2020 sampai Oktober 2023. Rinciannya, sebanyak 511,11 km jalan tol dalam kurun 2020-2022 dan 217,8 km jalan tol pada Oktober 2023.
"Ruas jalan tol yang telah selesai dibangun pada tahun 2023 meliputi Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1-3, Jalan Tol Cibitung-Cilincing (Seksi Telaga Asih-Taruma Jaya), Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2, Jalan Tol Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Stabat), Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu (Seksi Bengkulu-Taba Penanjung), Jalan Tol Pekanbaru-Padang (Seksi Pekanbaru-Bangkinang), dan Jalan Tol Manado-Bitung," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (18/11/2023).
Sementara ruas tol yang statusnya masih dalam proses konstruksi pada tahun ini meliputi Tol IKN, Tol Serpong-Balaraja Seksi 1B, dan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1-2. Hedy mengatakan pihaknya akan terus menyelesaikan amanat RPJMN tersebut hingga akhir 2024. Khususnya untuk meningkatkan konektivitas jalan nasional melalui penyelesaian jalan dan jembatan Pansela Jawa, perbatasan pada Kalimantan dan Papua, dukungan Ibu Kota Negara (IKN), dukungan jalan dan jembatan terhadap 5 DPSP, dukungan jalan dan jembatan pada Pulau 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
(rrd/rir)
