Kemenkeu: Lahan Hotel Sultan Barang Milik Negara!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai polemik lahan Hotel Sultan. Kemenkeu menegaskan, lahan tersebut merupakan barang milik negara (BMN).

"Saya hanya ingin menjelaskan bahwa itu adalah barang milik negara," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Kemenkeu, Encep Sudarwan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Posisi terakhir, kata dia, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memberikan penawaran kepada pihak yang memanfaatkan lahan yakni PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo untuk memilih sejumlah skema pemanfaatan. Namun, ia menyebut, perusahaan tersebut tidak setuju.

"Dan terakhir kan dari PPKGBK sudah menawarkan kalau Anda mau tetap di situ ini ada mekanisme pemanfaatan yang 6 macam tadi. Apakah mau sewa, KSP (kerja sama pemanfaatan), BOT (build operate transfer), BTO (build transfer operate), ada KSPI (kerja sama penyedia infrastruktur), ada LCS (limited concession scheme), ada pinjam pakai dan sebagainya itu. Dan temen-temen pun sudah tahu mereka nggak setuju. Prinsipnya itu BMN," terangnya.

Dia menegaskan, pihaknya selaku pengelola BMN. Pihaknya akan mengoptimalkan baik penggunaan maupun pemanfaatannya.

"Nah ini sedang bekerja PPKGBK. Jadi itu barang milik negara. Pengguna barangnya adalah Setneg (Kementerian Sekretariat Negara). Setneg kan punya BLU (Badan Layanan Umum) namanya PPKGBK dan yang mengelola aset itu," katanya.

Encep mengatakan, bisa saja lahan itu ditenderkan. Dia mengatakan, intinya pemerintah ingin mengoptimalkan aset-aset terutama yang berada di lokasi premium.

"Nanti bisa saja itu ditenderkan nanti siapa the highest bidder is the winner. Dan kita harus mengoptimumkan aset yang ada di premium location," katanya.