.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.000 sertifikat kepada masyarakat Jawa Timur. Dalam agenda tersebut, ia didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto.
Dalam sambutannya Jokowi menitipkan satu pesan penting. Ia mempersilahkan masyarakat untuk 'menyekolahkan' alias menggadaikan sertifikat tanah tersebut. Namun dengan catatan, keputusan itu harus diperhitungkan secara matang.
"Saya titip untuk urusan sertifikat, kalau yang ingin sertifikat ini 'disekolahkan', silahkan disekolahkan. Nggak apa-apa disekolahkan, tetapi saya minta betul-betul dihitung," katanya, dalam sambutannya, dikutip dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Rabu (27/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga menekankan, uang hasil gadai tersebut haruslah digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk kegiatan usaha. Namun tetap perlu diperhitungkan dengan cermat, apakah masyarakat mampu membayar utang pinjaman itu beserta bunganya.
"Mau pinjam berapa, Rp 100 juta, Rp 200 juta, Rp 300 juta. Dihitung. Bisa nyicil nggak bulanannya, bisa ngangsur nggak bunganya. Dihitung semuanya," ujarnya.
"Jangan sampai bapak/ibu sudah pegang sertifikat, karena tidak dihitung, dikalkulasi, pinjaman diberikan, ternyata 6 bulan nggak bisa ngangsur, nggak bisa mencicil ke bank, akhirnya sertifikatnya hilang. Jangan sampai terjadi," tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memperhitungkan dan merincikan kemampuannya untuk membayar. Mulai dari pendapatan jualannya, besaran untungnya, hingga berapa biaya yang harus dicicil tiap bulannya.
"Saya tidak mau pemerintah sudah kerja keras menyiapkan hal ini, kemudian sertifikat bapak/ibu disita bank. Kita ingin dengan sertifikat ini bisa menyejahterakan bapak/ibu sekalian," pungkasnya.
(shc/das)
