Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 1,6 kilometer (km) tahun ini. Adapun secara keseluruhan, hingga 2023 telah terbangun 8,2 km tanggul pantai dan muara sungai.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020. Penanggung jawab dati pembangunannya terbagi dua yaitu oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Bob mengatakan, pada 2023 PUPR telah mengerjakan tanggul 8.278 m, terdiri atas tanggul di Pantai Muara Baru, Pantai Kali Baru, Pantai Kamal Muara, Kali Ancol, dan Cakung Drain, Cengkareng Drain dan Kali Dadap. Ditambah dengan 3 unit kolam retensi di kawasan Cilincing.
"Saat ini 2024 PUPR sedang mengerjakan 1.664 m (tanggul pantai) dan 1 unit kolam retensi di Pantai Kamal Muara Dadap dan Muara Sungai Kali Dadap. 1,6 km ini merupakan penyelesaian dari kesepakatan yang sudah kita lakukan oleh Pemprov untuk pembangunan pantai ini," kata Bob dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Kempinski Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).
Bob mengatakan, secara keseluruhan panjang total garis pantai dan muara sungai serta pesisir Jakarta 120 km. Dari jumlah tersebut, berdasarkan detail desain NCICD 2016, panjang garis pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km.
"Review-nya sepanjang 38 km dan pada 2014-2019 pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dikerjakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta sepanjang 13 km, sehingga terdapat garis pantai dan muara sungai yang masih dikatakan kritis yang belum tertangani sepanjang 25 km," jelasnya.
Sementara itu, pemerintah juga berencana membangun tanggul laut (giant sea wall atau open sea dike), sebagai bagian dari konsep pengendalian banjir pesisir Teluk Jakarta Tahap B. Dalam rencana besarnya, proyek ini masuk ke dalam pembangunan 2030-2050. Namun demikian, menurut Bob pembangunan ini menjadi pilihan terakhir bila terus terjadi land subsidence atau penurunan muka tanah.
"Konsep pengendalian banjir pesisir Teluk Jakarta Tahap B akan dilakukan apabila land subsidence terus terjadi. Konsep ini diimplementasikan dengan membangun tanggul laut open sea dike. Konsep pengendalian banjir terpadu dan pra desain tanggul laut tahap b telah dituangkan dalam Keputusan Menteri PUPR No. 112 tahun 2022," pungkasnya.
Lihat juga Video 'Jalan Alternatif Kabupaten Bandung-Kota Bandung Banjir':
(shc/ara)