.webp)
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti memaparkan capaian penyediaan akses air minum layak dan aman di Indonesia. Salah satu yang disorotinya pertumbuhan akses air minum layak yang hanya mencapai 1% per tahun.
Diana mengatakan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat akses air minum layak di Indonesia mencapai 91,8%. Sementara berdasarkan Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga 2020, akses air minum aman baru di angka 11,8%.
"Terlebih lagi kalau kita berbicara akses air minum layak, ini hanya meningkat 1% per tahunnya dan laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1% selama lima tahun terakhir (2017-2022)," kata Diana dalam Konferensi Pers Road to 10th World Water Forum bertema Urgensi Akses Air Minum dan Sanitasi yang disiarkan langsung di YouTube FMB9ID_IKP, Selasa (23/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian dari segi kelembagaan daerah, ada 410 BUMD air minum dan 80 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sedangkan di 26 kabupaten/kota masih belum ada lembaga pengelolanya. Sementara kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas), ada 37.482 di 415 kabupaten/kota.
"Dari total 410 BUMD air minum, itu 389 sudah diaudit BPKP, dan dari langkah itu dan hasil penilaian kinerja, 237 BUMD dinyatakan sehat dan 110 kurang sehat dan ada yangs akit 51 BUMD. Secara keseluruhan, BUMD ini melayani 14,69 juta sambungan rumah (SR) atau pelanggan," imbuhnya.
Selain akses air minum, Diana juga menyinggung tentang sektor sanitasi. Menurutnya saat ini kondisi pelayanan limbah domestik dan persampahan di kawasan permukiman masih belum memadai, di mana masih banyak aktivitas pembuangan sampah langsung ke lingkungan. Imbasnya, 75% sungai di Indonesia tercemar.
Strategi Penyediaan Air Minum
Diana mengatakan, perlu adanya sejumlah strategi dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan air minum. Hal tersebut antara lain peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, pendekatan kapasitas dan peran penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga peningkatan kemampuan pendanaan.
"Selain anggaran pemerintah, kita juga perlu mengembangkan beberapa pola atau alternatif pembiayaan. Misalnya Kerja Sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), business-to-business (B2B), lalu CSR atau hibah. Kemudian sebentar lagi akan ada Inpres Air Minum Dan Sanitasi," paparnya.
Di samping itu, menurutnya penyediaan akses air minum dan sanitasi juga bergantung pada beberapa faktor kunci untuk percepatan kinerjanya. Keseluruhan faktor tersebut harus terintegrasi satu sama lainnya.
"Komitmen kepala daerah sangat penting dalam penyelenggaraannya, juga penguatan aspek teknis dalam bentuk penyediaan teknologi yang handal dan terjangkau dari segi biaya investasi, pengoperasian, pemeliharaan, perawatan. Kita membangun, yang mengoperasikan daerah, tapi juga harus dipelihara," kata Diana.
"Dan juga semuanya itu juga harus ada penguatan dari aspek pendanaan. Perlu juga pembagian peran kelembagaannya, serta terintegrasi dengan lembaga lainnya sehingga ada integrasi. Berarti ada peran serta antar stakeholder. Kalau ini semua tidak kita lakukan, kita tidak bisa mencapai dari apa yang sudah kita bangun ini sampai kepada masyarakat," pungkasnya.
(shc/ara)
