Pembangunan dan penataan kampung di Tanjung Banon sebagai kawasan relokasi warga Pulau Rempang belum dimulai pengerjaannya. Salah satu alasannya, pendanaan untuk proyek tersebut belum tersedia.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Sebagai informasi, Kementerian PUPR sendiri mendapat tugas untuk penataan kawasan tersebut, sedangkan BP Batam akan menyiapkan pembangunan hunian warga.
Diana mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menyampaikan kebutuhan pendanaan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selanjutnya, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kini, dana tersebut tinggal menunggu restu dari Sri Mulyani.
"Terus terang saja, Pak Menteri kemarin sudah minta ke Pak Presiden. Pak Presiden sudah memerintahkan Bu Menteri Keuangan. Nah ini saya akan bahas (lebih lanjut) hari ini," kata Diana, ditemui di ARTOTEL Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Oleh karena itu, hingga kini Kementerian PUPR masih menunggu proses tersebut rampung. Untuk selanjutnya, Basuki akan kembali memeriksa apakah pendanaan tersebut telah cair.
Setelah dana tersebut cair, pihaknya tinggal menandatangani kontrak dengan kontraktor penggarapnya dan eksekusi bisa dilangsungkan. Ia optimistis prosesnya bisa dimulai pada kuartal awal tahun ini
"Iya insyaallah. Pokoknya kalau sudah tanda tangan kontrak, langsung eksekusi," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya BP Batam mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah contoh bagi warga terdampak Rempang Eco-City. Sebanyak 4 unit rumah contoh tipe 45 dan luas maksimal 500 m2 akan dibangun dengan target pembangunan selama 90 hari.
"Tidak hanya rumah saja, fasilitas umum dan fasilitas sosial juga akan dibangun. Akses jalan masuk akan diperlebar, jalan lingkungan akan di aspal semua, pembangunan Pelabuhan dan dermaga, pembangunan sekolah mulai dari SD hingga SMA, kantor pelayanan pemerintah mulai dari kantor camat, polsek, koramil, puskesmas, kantor lurah, dan lainnya akan segera dibangun. Termasuk juga untuk rumah ibadah masjid dan gereja, serta lapangan bola juga akan dibangun," ujar Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Selasa (16/1/2024), dikutip dari detikNews.
Selanjutnya, BP Batam akan membangun 961 rumah. Rudi mengatakan pihaknya diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikannya. Mengenai status lahannya, ia menyebut lahan proyek ratusan unit rumah tersebut sudah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik BP Batam.
(shc/ara)