.webp)
Kementerian Perhubungan berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya lewat program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi, yang diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan.
"Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah," ucap Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/1/2024).
Adita menilai hingga saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik dengan tarif terjangkau. Hal ini untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memacu pergerakan penumpang maupun barang/logistik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah," ujarnya.
Lebih lanjut dia memaparkan sejumlah program subsidi dan PSO yang dilakukan di sektor darat. Ada subsidi keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, subsidi perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek, subsidi angkutan perkotaan/Buy The Service (BTS) di 11 kota, subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di 2 lintasan.
Sedangkan di sektor laut ada subsidi kapal perintis di 116 trayek, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek. Lalu pihaknya memberikan subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.
Sementara di sektor udara antara lain subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, subsidi angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum.
Di sisi lain program di sektor perkeretaapian mencakup subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah yaitu di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh, serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.
"Harapan kami semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan," tutur Adita.
Dia menyebut jumlah alokasi anggaran subsidi dan PSO terus bertambah dari tahun ke tahun, guna menyesuaikan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan transportasi. Adita mengungkapkan total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda tahun 2023 sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda naik menjadi Rp 12,2 Triliun.
(ncm/ega)
